Suarapena.com, BEKASI – Aliansi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kota Bekasi menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Direktur Utama PT Mitra Patriot (MP) terkait pelelangan armada bus Transpatriot. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah efisiensi untuk menjaga kesehatan keuangan Pemerintah Kota Bekasi.
Ketua Aliansi Ormas dan LSM Kota Bekasi, Deni Muhamad Ali, mengatakan bahwa kebijakan pelelangan armada bus seharusnya disikapi secara rasional dan objektif, bukan dijadikan alat politisasi maupun sarana penyebaran kebencian di ruang publik.
“Setiap kebijakan publik perlu dilihat dari aspek manfaat dan urgensinya. Jangan sampai muncul narasi yang menyesatkan dan bermuatan kepentingan tertentu,” ujar Deni, Rabu (14/1/2026).
Menurut Deni, sebagian besar armada bus Transpatriot sudah tidak beroperasi selama kurang lebih dua tahun. Kondisi bus yang rusak dan tidak produktif tersebut, kata dia, justru berpotensi menambah beban keuangan daerah apabila tidak segera ditangani.
“Armada yang tidak lagi beroperasi tentu membutuhkan biaya perawatan dan penyimpanan. Dalam kondisi seperti itu, langkah pelelangan menjadi pilihan yang realistis dan terukur,” katanya.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya penataan aset daerah dan efisiensi anggaran, sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melalui mekanisme perizinan yang sah.
Aliansi Ormas dan LSM Kota Bekasi, lanjut Deni, mendorong agar seluruh proses pelelangan dilakukan secara transparan dan akuntabel guna menjaga kepercayaan publik.
“Yang paling penting adalah kepentingan masyarakat dan keberlanjutan keuangan daerah. Selama kebijakan ini dijalankan sesuai aturan dan prinsip tata kelola yang baik, kami menilai kebijakan ini patut didukung,” ujarnya. (sp/pr)
