Suarapena.com, BEKASI – Setelah Aliansi Ormas dan LSM mendukung kebijakan PT Mitra Patriot (PTMP) untuk melelang bus Transpatriot, kini giliran unsur pemuda yang angkat suara. Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Bekasi menilai langkah tersebut sebagai upaya penataan aset daerah yang sudah tidak produktif dan berpotensi membebani keuangan pemerintah daerah.
Bendahara Umum GP Ansor Kota Bekasi, Zainudin, mengatakan bahwa sebagian besar bus Transpatriot saat ini berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi beroperasi. Menurut dia, mempertahankan aset yang tidak produktif justru berisiko menambah beban anggaran.
“Sebagian besar bus sudah tidak berjalan dan mengalami kerusakan berat. Jika dibiarkan, aset ini hanya akan menjadi beban keuangan daerah. Karena itu, pelelangan bisa menjadi langkah efisiensi yang realistis sepanjang dilakukan sesuai aturan,” ujar Zainudin, Rabu (14/1/2026).
Zainudin menilai keputusan manajemen PTMP tersebut perlu dilihat dalam kerangka pengelolaan aset dan efisiensi anggaran, bukan sebagai isu politik. Ia mengingatkan agar kebijakan publik tersebut tidak dipolitisasi atau digunakan untuk membangun narasi negatif.
“Ini soal manajemen aset dan efisiensi anggaran. Kita perlu melihat persoalan ini secara jernih berdasarkan data dan kondisi di lapangan, bukan menariknya ke ranah politik praktis,” kata dia.
Sebagai bagian dari elemen masyarakat, GP Ansor Kota Bekasi juga menyatakan akan ikut mengawasi jalannya proses pelelangan. Menurut Zainudin, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama agar kebijakan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Prosesnya harus terbuka dan dapat diawasi. Jika tujuannya untuk menyehatkan keuangan daerah dan dialokasikan kembali ke layanan publik, kami mendukung,” ujarnya.
Sementara, Direktur Utama PT Mitra Patriot, David Rahardja, menegaskan bahwa PTMP berkomitmen menjalankan proses pelelangan bus Transpatriot secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi proses ini. Prinsip profesionalitas, transparansi, dan tanggung jawab menjadi komitmen kami dalam menjalankan kebijakan tersebut,” kata David. (sp/pr)
