Suarapena.com, JAKARTA – Suwandi Sumartias, seorang ahli Komunikasi Politik, menyerukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan keamanan data pemilu di ranah siber guna menghindari peretasan dan potensi konflik sosial dalam pesta demokrasi.
Ahli dari Universitas Padjadjaran ini berpendapat bahwa isu peretasan data pemilih dapat merusak kredibilitas pemilu dan menimbulkan kekecewaan di kalangan publik. “Salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah adalah melalui KPU,” ujar Suwandi saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (2/1/2024).
Dia berpendapat bahwa penurunan kredibilitas dapat meningkatkan jumlah masyarakat yang memilih untuk golput. Selain itu, kekecewaan publik dapat memicu situasi yang tidak diinginkan dalam Pemilu.
Menurutnya, isu kredibilitas KPU sering muncul saat pemilu dan seharusnya menjadi bahan evaluasi serius oleh penyelenggara pemilu untuk memastikan kondusivitas pesta demokrasi lima tahunan. “Oleh karena itu, sangat wajar jika presiden mengimbau KPU,” katanya.
Suwandi menekankan pentingnya KPU untuk memulihkan kredibilitas mereka dengan meningkatkan keamanan siber. Dia menyarankan KPU untuk berkolaborasi dengan lembaga lain seperti Polri, Kemenkominfo, dan pihak terkait lainnya untuk menjaga data pemilu.
Dia juga mengingatkan bahwa peretas dapat menjadi lebih kreatif dalam merusak sistem keamanan, sehingga KPU dan aparat keamanan lainnya harus meningkatkan keamanan. “Menurut saya, KPU terlalu santai, mereka seharusnya membangun sistem yang lebih ketat untuk mencegah peretasan,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengingatkan bahwa era digital menimbulkan tantangan bagi penyelenggara Pemilu untuk menghindari kesalahan layanan yang dapat merusak legitimasi hasil Pemilu. “Harus berhati-hati terhadap peretasan, karena hal ini dapat berdampak politis,” kata Joko Widodo dalam agenda Rapat Konsolidasi Nasional 2023 Dalam Rangka Kesiapan Pemilu 2024 di Istora Senayan Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Sabtu (30/12/2023). (sng/ant)
