Suarapena.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menyuarakan keprihatinan mendalam atas kebijakan pelarangan penerimaan siswa baru di empat sekolah yang berada di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Kabupaten Pelalawan, Riau. Kebijakan itu dinilai membahayakan masa depan ratusan anak yang kini terancam kehilangan akses pendidikan.
Larangan ini merupakan bagian dari upaya Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam menertibkan lebih dari 81 ribu hektare lahan di kawasan konservasi TNTN. Namun, dampaknya tak hanya menyasar lahan ilegal, melainkan juga menghentikan aktivitas belajar di tiga Sekolah Dasar dan memblokir penerimaan siswa baru di empat sekolah lainnya.
“Persoalan ini harus diselesaikan dengan baik dan mengedepankan kepentingan peserta didik,” tegas Esti dalam keterangannya, Senin (7/7/2025).
Esti menilai kebijakan tersebut terlalu berfokus pada aspek administratif dan konservasi, tanpa mempertimbangkan hak dasar anak untuk memperoleh pendidikan. Ia memperingatkan bahwa pendekatan seperti ini justru bisa menambah jumlah anak putus sekolah di Indonesia.
“Jangan sampai anak-anak menjadi korban kebijakan tambal sulam. Mereka berhak untuk tetap belajar, di mana pun mereka tinggal,” ujar legislator asal Daerah Istimewa Yogyakarta itu.
Esti mendesak agar Pemerintah tidak tinggal diam. Ia meminta agar proses pembelajaran dan penerimaan siswa baru tetap dapat berjalan sembari solusi jangka panjang—termasuk kemungkinan relokasi sekolah—dipersiapkan dengan matang.
“Rehabilitasi kawasan konservasi memang penting, tapi kebijakan harus komprehensif. Jangan abaikan hak anak-anak untuk mengenyam pendidikan,” katanya.
Lebih jauh, Esti menuntut agar Pemerintah pusat dan daerah segera berkolaborasi mencari alternatif pendidikan yang layak bagi anak-anak terdampak. Ia menekankan bahwa negara wajib hadir dan menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara, termasuk mereka yang berada di wilayah konservasi.
“Kita tidak boleh reaktif. Ini saatnya Pemerintah menunjukkan komitmen nyata dalam memastikan generasi penerus bangsa tidak kehilangan masa depan hanya karena kebijakan yang tak berpihak,” tegas Esti. (r5/aha)
