Suarapena.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat penurunan jumlah rukun warga (RW) kumuh secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan pendataan terbaru yang difinalisasi pada 2026, jumlah RW kumuh di Jakarta turun dari 445 RW pada 2017 menjadi 211 RW pada tahun ini.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan penurunan tersebut mencapai sekitar 52,58 persen.
“Secara garis besar, terjadi penurunan RW kumuh dari 445 pada 2017 menjadi 211 pada tahun ini. Penurunannya kurang lebih 52,58 persen,” ujar Pramono, Kamis (7/5/2026).
Pramono menyebut capaian itu menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas permukiman warga di Jakarta. Meski demikian, ia menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta masih akan memperdalam data untuk memastikan program penataan kawasan berjalan lebih tepat sasaran.
Menurut dia, wilayah dengan tingkat kepadatan tinggi seperti Jakarta Barat dan Jakarta Utara akan menjadi prioritas penanganan ke depan. Kawasan Tambora juga menjadi perhatian karena memiliki tingkat kompleksitas permukiman yang tinggi.
“Kami berterima kasih kepada BPS. Data seperti ini penting untuk terus didalami karena akan kita gunakan dalam memperbaiki kehidupan masyarakat di Jakarta,” kata dia.
Pramono menilai penurunan jumlah RW kumuh tersebut patut diapresiasi di tengah tantangan perkotaan yang semakin kompleks, termasuk pertumbuhan penduduk dan keterbatasan ruang kota.
“Dengan kondisi lapangan yang semakin kompleks dan jumlah penduduk yang terus bertambah, penurunan lebih dari 52 persen ini patut disyukuri,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan pendataan kawasan kumuh dilakukan melalui survei lapangan yang dipadukan dengan teknologi citra satelit berbasis big data.
Menurut Amalia, metode tersebut digunakan untuk meningkatkan akurasi data dan menggambarkan kondisi riil di lapangan.
“Pendataan ini tidak hanya dilakukan di lapangan, tetapi juga dikalibrasi menggunakan citra satelit. Dengan demikian, hasilnya menjadi lebih akurat karena memanfaatkan perkembangan teknologi terkini,” ujar Amalia.
Berdasarkan pendataan tahun 2025 yang difinalisasi pada 2026, dari total 2.749 RW di DKI Jakarta, sebanyak 211 RW masih teridentifikasi sebagai kawasan kumuh.
Penilaian kawasan kumuh dilakukan berdasarkan 11 indikator, antara lain kepadatan penduduk, kualitas bangunan, ventilasi dan pencahayaan rumah, sanitasi, pengelolaan sampah, kondisi saluran air, jalan lingkungan, penerangan jalan umum, hingga tata letak bangunan.
Ke depan, BPS dan Pemprov DKI Jakarta akan melanjutkan kerja sama melalui pendalaman analisis terhadap 1.904 RW menggunakan overlay data citra satelit. Kerja sama itu juga akan diperluas untuk pendataan ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta.
Selain itu, BPS telah menyiapkan dashboard data sosial ekonomi yang dapat dimanfaatkan Pemprov DKI Jakarta untuk memantau kondisi masyarakat secara lebih komprehensif. (sp/pr)
