Suarapena.com, BEKASI – Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat (Jabar), Ahmad Faisyal Hermawan, mendukung langkah pemerintah provinsi untuk mempercepat perizinan guna mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, kebijakan percepatan ini krusial dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan menarik minat pelaku usaha.
“Perizinan yang efektif dan transparan akan memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. Hal ini tentunya berpotensi mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah kita,” ujar Faisyal, Senin (26/5/2025).
Faisyal juga menekankan pentingnya digitalisasi sistem perizinan serta inovasi layanan publik untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia meyakini, dengan regulasi yang jelas dan pelayanan yang prima, potensi ekonomi daerah dapat digali lebih maksimal.
Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, mengeluarkan ultimatum tegas untuk memangkas hambatan perizinan investasi di wilayahnya.
Ia menetapkan tenggat waktu satu bulan bagi seluruh perizinan investasi di Jawa Barat untuk diselesaikan, demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka ribuan lapangan kerja.
KDM menyoroti lambannya proses perizinan yang telah menjadi batu sandungan bagi masuknya investor. Ia memberikan contoh nyata: sebuah pabrik sepatu di Indramayu yang mandek selama dua tahun hanya karena izin lingkungan belum rampung.
“Saya beritahukan, di Indramayu ada pabrik sepatu yang selama 2 tahun tidak buka, hanya karena izin lingkungannya belum kelar. Saya ambil langkah pasang badan, lakukan pembangunan karena itu menyerap 8.000 tenaga kerja,” tegas KDM saat berpidato di rapat paripurna DPRD Jabar pada Kamis (22/5/2025).
Fenomena serupa, lanjut KDM, juga terjadi di berbagai daerah lain. Oleh karena itu, ia langsung memerintahkan Kepala DPMPTSP Jabar untuk melakukan monitoring menyeluruh terhadap dokumen perizinan yang mangkrak di kabupaten dan kota.
“Hari ini saya menjanjikan, dalam 1 bulan seluruh perizinan di Jawa Barat selesai,” tandasnya.
Adapun gangguan-gangguan premanisme, KDM menjamin ke para investor bahwa di Jawa Barat aman dan bebas pungli. Hal tersebut ditegaskan KDM lantaran sudah menjalin kerjasama dengan Polda Jabar untuk memberantas premanisme.
Langkah ini diharapkan menjadi angin segar bagi para investor dan pelaku usaha, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat Jawa Barat. (r5/bo)
