Suarapena.com, BANDUNG – Bandung, kota yang sedang berada dalam kondisi darurat sampah hingga 25 Oktober 2023, telah memulai serangkaian inisiatif untuk mengurangi sampah. Dalam pertemuan koordinasi dengan Satgas Darurat Sampah, Pj Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono, menekankan bahwa penanganan sampah bukan hanya tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), tetapi juga menjadi tugas tambahan bagi semua organisasi perangkat daerah (OPD).
Bambang mengatakan pada Jumat, 13 Oktober 2023, “Satgas Sampah telah melibatkan banyak instansi. Karena darurat sampah bukan hanya masalah DLHK. Semua memiliki tugas tambahan ini selain tugas pokok dan fungsi mereka masing-masing.”
Salah satu inovasi dalam penanganan sampah yang akan dimulai minggu depan adalah sistem pelaporan menggunakan Bandung Waste Management (BWM). “Ini akan aktif mulai 16 Oktober. Ada tim ahli yang juga membuat kerangka agar aplikasi ini lebih berharga,” katanya.
Dia menambahkan bahwa perpanjangan masa darurat sampah bisa dilakukan asalkan Pemkot Bandung memiliki penelitian ilmiahnya. “Saya setuju untuk memperpanjang masa darurat ini. Tetapi harus ada penelitian ilmiahnya. Kami ingin mengambil kebijakan yang didukung oleh ilmu pengetahuan. Saya juga sudah berbicara dengan Bu Prima, Kepala DLH Provinsi Jabar, untuk menambah kuota sampah Kota Bandung,” katanya.
Sementara itu, Ketua Harian Satgas Darurat Sampah Kota Bandung, Ema Sumarna, menyatakan bahwa perubahan perilaku masyarakat, termasuk para ASN Kota Bandung, sudah cukup signifikan dalam upaya mengurangi sampah di Kota Bandung.
“Di Pemkot Bandung sudah tidak ada lagi sampah yang dibawa ke luar. Di Taman Dewi Sartika ada proses kompos. Pupuknya digunakan untuk pemeliharaan taman di Balai Kota. Jika sudah terlalu banyak, bisa didistribusikan ke masyarakat yang membutuhkan,” jelas Ema.
Dia juga menambahkan bahwa semua OPD telah diberi tugas untuk bergerak di bidang mereka dalam menyelesaikan masalah sampah. Misalnya, Dinas Pendidikan diberi tugas tambahan untuk bertanggung jawab menciptakan kawasan bebas sampah (KBS) dari tingkat SD hingga perguruan tinggi.
“Ini bukan tentang kewenangan, tetapi tentang kewilayahan. Lalu di Dinas Kesehatan, kami sudah mengumpulkan semua direktur rumah sakit (RS) Immanuel untuk sepakat siap mengolah sampah. Sampah di RS akan selesai di RS,” katanya.
Selain itu, Ema menegaskan bahwa para camat dan lurah juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat untuk menciptakan KBS di wilayah mereka masing-masing.
“Sampai 12 Oktober 2023, ada 7.049 ritase atau 29.000 ton sampah yang masih tertahan. Sedangkan ritase kita sangat dibatasi. Jika Kota Bandung bisa mengirim sampah 200 rit per hari ke Sarimukti, berarti kita butuh 35 hari untuk menyelesaikan darurat sampah ini. Kami meminta tambahan kuota ritase ke Sarimukti agar sampah ini segera dapat ditangani,” jelasnya. (din)
