Suarapena.com, BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan percepatan perbaikan penerangan jalan umum (PJU) menjadi salah satu prioritas untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Pengadaan dan pemasangan lampu jalan ditargetkan mulai dilakukan secara bertahap pada triwulan III hingga triwulan IV tahun 2026.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, program tersebut merupakan respons atas masih banyaknya keluhan masyarakat terkait ruas jalan yang minim penerangan dan dinilai rawan terjadi tindak kriminal, termasuk aksi begal.
“Kalau soal jalan yang gelap, saya akui kita memang sedang mengolah anggaran sedemikian rupa agar bisa segera terang benderang kembali. Karena itu saya belum berani mengumumkan program khusus sampai pengadaannya benar-benar siap berjalan,” kata Farhan, Selasa (21/7/2026).
Farhan mengakui masih terdapat sejumlah titik di Kota Bandung yang memiliki pencahayaan kurang memadai. Menurut dia, kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena berkaitan langsung dengan rasa aman masyarakat saat beraktivitas pada malam hari.
Ia menjelaskan, pengadaan PJU sebenarnya dapat dilakukan lebih awal. Namun, setelah menjabat sebagai Wali Kota Bandung, ia memilih menyusun ulang skema penganggaran agar pelaksanaannya lebih efektif sekaligus selaras dengan program pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Saya susun ulang. Pelaksanaannya baru dimulai pada triwulan ketiga dan keempat tahun ini. Tahun ini harus berjalan,” ujarnya.
Farhan mengatakan, percepatan pemasangan PJU tidak dapat dilakukan sendiri oleh Pemkot Bandung. Pasalnya, sejumlah ruas jalan berada di bawah kewenangan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat sehingga membutuhkan koordinasi lintas instansi.
Menurut dia, Jalan Supratman telah dikoordinasikan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sementara koridor Pasteur hingga Gedung Sate juga memerlukan pembagian kewenangan, sedangkan Jalan Soekarno-Hatta melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota.
“Kita sedang berbagi tugas. Mana lampu yang ditangani pemerintah pusat, mana yang ditangani provinsi, dan mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Memang ada proses negosiasi administrasi sehingga membutuhkan waktu,” ucap Farhan.
Meski demikian, ia menargetkan seluruh lampu penerangan di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta dapat berfungsi pada triwulan IV tahun 2026. Kawasan tersebut menjadi salah satu prioritas karena kerap dikeluhkan masyarakat akibat minimnya penerangan.
“Saya juga setiap malam sangat khawatir terutama di Jalan Soekarno-Hatta, termasuk kawasan flyover dan sekitarnya. Itu salah satu titik yang rawan. Demikian juga kawasan Kiaracondong. Bahkan saya sendiri pernah ikut mengamankan kelompok pelaku begal di wilayah tersebut,” katanya.
Selain ruas jalan umum, Pemkot Bandung juga akan berkoordinasi dengan pengelola Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) terkait sistem penerangan di kawasan stadion, khususnya area ring luar yang ramai digunakan masyarakat untuk berolahraga maupun beraktivitas ekonomi pada akhir pekan.
Farhan mengatakan, pemerintah masih mengkaji apakah sistem penerangan di kawasan tersebut akan diintegrasikan dengan sistem smart PJU milik Pemkot Bandung atau tetap menggunakan sistem pencahayaan yang dikelola pihak stadion.
“Kita akan duduk bersama menentukan mana yang lebih efektif, apakah menggunakan sistem smart PJU milik kota atau menjadi bagian dari sistem pencahayaan stadion. Yang jelas kawasan itu juga menjadi perhatian karena aktivitas masyarakat cukup tinggi,” ujarnya.
Ia berharap percepatan pembangunan PJU dapat mendukung upaya kepolisian dalam menjaga keamanan sekaligus meningkatkan rasa aman masyarakat.
“Target kami bukan hanya membuat jalan menjadi terang, tetapi juga mengembalikan rasa aman masyarakat sehingga warga maupun pengunjung Kota Bandung dapat beraktivitas dengan nyaman,” tutur Farhan. (sp/rob)
