Suarapena.com, BEKASI – Bakal Calon Wali Kota Bekasi Heri Koswara mengaku ingin membawa perubahan di Kota Bekasi dalam hal perilaku korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). Demikian disampaikan pria yang akrab disapa Bang Heri ini usai menghadiri acara diskusi publik ‘Membangun Integritas Kandidat (Bakal Calon) Wali Kota Bekasi’ di Sky Wave Hotel Horison Kota Bekasi, Rabu (7/8/2024) sore.
Menurut Bang Heri, fenomena perilaku koruptif biasanya terjadi dalam pemerintahan berkaitan dengan jual beli jabatan. Hal itu dilakukan dengan adanya setoran kepada penentu kebijakan dalam kaitan rotasi mutasi jabatan. Selain itu dalam kaitan masalah proyek dan tender, juga ditentukan dengan adanya sesuatu yang diberikan dari pihak ketiga.
“Ke depan, agar hal itu tidak terjadi dibutuhkan pemimpin yang kuat. Dalam artian bahwa memang dia (pemimpin) masuk ke lembaga itu sudah siap dengan kekuatan mentalitas yang tadi disebut dengan bahasa integritas,” ujarnya.
Sebagai salah satu calon kontestan dalam Pilkada Kota Bekasi 2024, Heri mengaku telah mempersiapkan diri menjadi pemimpin yang berintegritas. Seperti diketahui Kota Bekasi pernah memiliki dua Wali Kota yang terjerat dalam kasus korupsi, hingga harus mendekam di balik jeruji.
“Saya ketika diamanatkan hari ini, saya juga sudah mempersiapkan diri, bahwa saya harus datang dan membawa perubahan. Kalau saya datang dan mengikuti pola yang lama, ngapain saya ke sana?,” cetusnya.
Heri menyampaikan, dalam perhelatan Pemilu Legislatif pada Februari lalu, ia diberikan pesan oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu agar melakukan perubahan. Salah satunya adalah tata pengelola birokrat yang bersih, yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Untuk merealisasikan pemerintah yang bersih dari KKN, lanjut Heri, memang dibutuhkan niat dari diri seorang pemimpin yang berintegritas. Pasalnya, ketika seseorang memiliki kekuatan dalam kewenangan menentukan kebijakan, maka kesempatan untuk melakukan kejahatan seperti KKN pasti ada.
“Tetapi ketika dirinya punya kekuatan integritas, daya tahan untuk tidak melakukan, dia tidak akan melakukannya. Tapi sekecil apapun kesempatan yang ada, kalau daya tahannya nggak ada, ini akan dilakukan, rumusannya seperti itu ya,” ujarnya.
Integritas seorang wali kota juga harus diteruskan kepada jajaran aparatur sipil negara (ASN) di tingkat eselon II. Para kepala organisasi pemerintahan daerah (OPD), kepala dinas atau badan, harus mampu menerjemahkan visi misi kepala daerah dalam integritas mereka saat bekerja.
“Terkait dengan penetapan teman-teman yang nanti memegang jabatan-jabatan strategis ini tolak ukurnya lagi-lagi bukan berapa banyak rupiah yang diberikan oleh mereka kepada pimpinan di atasnya, tapi pendekatannya adalah sejauh mana profesionalisme mereka,” sambung Heri.
Meski hal tersebut sulit untuk dilakukan, tetapi Ketua DPD PKS Kota Bekasi ini yakin, masih ada birokrat di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang masih bisa diajak untuk bekerja dengan kejujuran, dan melakukan perubahan bagi Kota Bekasi ke arah yang lebih baik.
“Pembinaan birokrasi ini penting sekali hari ini ya. Pertama adalah integritas, profesionalisme, dan loyalitas,” pungkasnya.
Dalam agenda diskusi publik tersebut tampak hadir sejumlah narasumber seperti Ketua KPU Kota Bekasi Ali Syaifa, Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing, dan Direktur Eksekutif Center for Budget Analisis (CBA) Ucok Sky Khadafi.
Sementara Bakal Calon Wali Kota Bekasi dari PDI Perjuangan Tri Adhianto, dan Bakal Calon Wali Kota Bekasi dari Partai Golkar Ade Puspitasari tidak hadir memenuhi undangan. (Sng)
