Suarapena.com, JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Benny K. Harman, menilai reformasi sistem pemilu harus diarahkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan mendasar yang selama ini memengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia.
Hal itu disampaikan Benny saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI bersama akademisi terkait pembenahan sistem pemilu di Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Menurut Benny, pembahasan mengenai reformasi sistem pemilu tidak cukup hanya berfokus pada aspek teknis penyelenggaraan. Ia menilai, perbaikan sistem harus mampu menjawab berbagai persoalan yang berdampak langsung terhadap kualitas hasil pemilu, baik dalam pemilihan presiden, anggota legislatif, maupun kepala daerah.
“Bagaimana membangun sistem pemilu yang lebih berkualitas dan lebih menjamin bahwa hasil yang dihasilkan juga berkualitas, baik Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD maupun kepala daerah. Ini yang menurut saya harus menjadi fokus pembenahan kita,” kata Benny.
Dalam forum tersebut, Benny meminta pandangan para akademisi mengenai sejumlah isu strategis yang dinilai berpengaruh terhadap kualitas demokrasi elektoral di Indonesia.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotannya adalah praktik politik uang dan tingginya biaya pemilu. Menurut dia, kedua hal tersebut masih menjadi tantangan besar dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan berintegritas.
Benny menilai perlu dicari solusi yang lebih efektif untuk menekan biaya politik, termasuk membuka kemungkinan pembiayaan sejumlah kebutuhan pemilu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kalau politik uang dan mahalnya biaya pemilu tidak bisa kita cegah, maka pembicaraan tentang pemilu yang berkualitas hanya akan menjadi impian belaka,” ujarnya.
Selain itu, Benny juga menyinggung perdebatan mengenai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Menurut dia, kebijakan tersebut perlu dikaji secara cermat karena berkaitan langsung dengan representasi suara rakyat di parlemen.
Ia mengingatkan bahwa semakin tinggi ambang batas yang ditetapkan, semakin besar pula jumlah suara pemilih yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi.
“Kalau ada usulan menaikkan ambang batas menjadi 7 persen misalnya, bagaimana dengan suara yang hilang? Ini yang perlu kita pikirkan bersama karena jumlah suara yang tidak terkonversi menjadi kursi sangat besar,” kata Benny.
Pada kesempatan yang sama, Benny turut menyoroti perdebatan mengenai sistem pemilu proporsional terbuka dan proporsional tertutup. Menurut dia, masing-masing sistem memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan secara objektif.
Legislator Partai Demokrat ini juga mengatakan sistem proporsional terbuka memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menentukan langsung wakilnya di parlemen. Namun, sistem tersebut juga memunculkan persaingan yang ketat di antara calon legislatif dalam partai yang sama.
Karena itu, ia menilai pembahasan mengenai pilihan sistem pemilu harus dilakukan secara rasional dan berbasis kajian yang mendalam.
Benny juga menekankan pentingnya memperkuat aturan mengenai netralitas aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, dan kepala daerah dalam penyelenggaraan pemilu.
Menurut dia, norma yang ada saat ini masih perlu diperjelas agar tidak menimbulkan persoalan dalam implementasinya.
“Kita perlu merumuskan norma yang lebih jelas dan tegas mengenai netralitas ASN, TNI, Polri, dan kepala daerah agar tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan pemilu,” ujarnya.
Selain itu, Benny menilai mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) juga perlu dievaluasi. Ia berpandangan proses persidangan yang panjang dan membutuhkan biaya besar perlu dibenahi agar lebih efektif dan efisien.
Persoalan akurasi data pemilih dan pemanfaatan teknologi informasi oleh KPU juga menjadi perhatian. Menurut dia, masalah daftar pemilih masih berulang pada hampir setiap pelaksanaan pemilu.
Di sisi lain, Benny menegaskan bahwa kualitas pemilu tidak dapat dilepaskan dari efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu.
“Bicara tentang kualitas pemilu sesungguhnya juga bicara tentang penguatan lembaga-lembaga pengawas, termasuk Bawaslu. Kalau pengawasannya lemah, maka sulit mewujudkan pemilu yang berkualitas,” kata dia.
Menutup penyampaiannya, Benny mengingatkan pentingnya menjaga proses demokrasi dari pengaruh kelompok-kelompok berkekuatan ekonomi yang berpotensi mengintervensi proses politik maupun lembaga perwakilan.
Menurut dia, pembenahan sistem pemilu harus mampu memastikan bahwa parlemen benar-benar menjadi representasi rakyat dan tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan segelintir pihak. (r5/we)
