Suarapena.com, BANDUNG – Rencana Pemerintah Kota Bandung melakukan penertiban dan penanganan homeless atau tunawisma mendapat respons beragam dari masyarakat. Secara umum, warga mendukung upaya penertiban tersebut, namun menekankan pentingnya solusi berkelanjutan yang mengedepankan aspek kemanusiaan.
Keberadaan tunawisma di sejumlah ruang publik, seperti trotoar dan pinggir jalan, dinilai berdampak pada ketertiban, keselamatan, serta citra kota. Meski demikian, warga menilai persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dengan pemindahan, melainkan perlu dibarengi upaya pemberdayaan.
Di sisi lain, kehidupan para tunawisma menyimpan cerita perjuangan. Sri (43), seorang tunawisma yang ditemui di kawasan Saparua, Rabu (14/1/2026), mengaku merantau ke Bandung demi mencari pekerjaan untuk menghidupi anaknya.
“Saya merantau karena mau cari kerja, tapi susah. Yang penting bisa ngasih nafkah buat anak,” ujar Sri.
Saat ini, Sri kerap tidur di trotoar dan berpindah-pindah lokasi, antara lain di kawasan Jalan Banda dan Jalan Riau. Ia berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih, khususnya terkait pemenuhan hak pendidikan anak-anak dari keluarga tidak mampu.
“Harapan saya, pemerintah bisa membantu orang-orang yang enggak mampu, supaya anak-anak tetap bisa sekolah,” katanya.
Sementara itu, Syahrul, warga Tubagus Ismail, menilai keberadaan tunawisma di pinggir jalan berpotensi membahayakan keselamatan lalu lintas.
“Kalau di pinggir jalan itu rawan. Jadi penertiban memang perlu supaya lebih tertib,” ujarnya.
Meski mendukung langkah tersebut, Syahrul berharap pemerintah tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga menyediakan solusi konkret, seperti hunian terjangkau dan pelatihan kerja.
“Mereka jangan cuma dipindahkan. Harus ada solusi, misalnya rumah susun atau pelatihan kerja supaya punya penghasilan,” katanya.
Pendapat serupa disampaikan Ayu, warga Ciwasta. Ia menyebut keberadaan tunawisma turut memengaruhi kesan wisatawan terhadap Kota Bandung.
“Kalau menurut saya agak mengganggu, apalagi untuk wisatawan. Kesan kotanya jadi kurang baik,” ujarnya.
Namun, Ayu menegaskan penertiban harus disertai program pemberdayaan. “Setuju ditertibkan, tapi harus dibarengi solusi jangka panjang, seperti hunian dan pelatihan kerja,” tambahnya.
Warga lainnya, Tintin, menilai persoalan tunawisma bukan semata soal ketertiban kota, melainkan juga persoalan sosial yang membutuhkan empati.
“Keindahan kota memang terganggu, tapi mereka juga harus dipikirkan. Kalau ditertibkan, seharusnya disediakan tempat tinggal dan pekerjaan,” tuturnya.
Dampak keberadaan tunawisma juga dirasakan petugas lapangan. Seorang petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung mengungkapkan bahwa aktivitas tunawisma kerap menghambat proses pembersihan area publik.
“Kadang mengganggu saat menyapu, tapi kami tunggu dulu kalau masih ada yang tidur,” katanya.
Ia berharap pemerintah membuka akses pekerjaan bagi para tunawisma agar mereka memiliki penghasilan tetap dan tidak lagi bertahan hidup di jalanan.
“Kalau ada pekerjaan, sebaiknya diberi kesempatan. Kasihan, apalagi yang membawa anak,” ujarnya.
Rencana penertiban tunawisma di Bandung pun dinilai menjadi tantangan bagi pemerintah kota untuk menghadirkan kebijakan yang tegas sekaligus humanis, demi menjaga ketertiban kota tanpa mengabaikan aspek sosial. (sp/rob)
