Suarapena.com, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto saat membuka Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2026–2027, Selasa (10/11/2026).
Dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Puan menegaskan bahwa penanganan kasus tersebut harus dilakukan secara profesional, independen, dan transparan.
Puan mengatakan, DPR RI mengapresiasi langkah Kepolisian dalam menangani dugaan penyadapan terhadap kepala negara. Namun, ia mengingatkan agar kewenangan negara tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik maupun tindakan yang bertentangan dengan prinsip demokrasi.
“DPR RI mengapresiasi tindakan Kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden RI. Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat,” kata Puan dalam pidatonya.
Ia melanjutkan, aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional dan independen serta tidak menjadi alat kekuasaan pihak mana pun.
Puan juga memastikan DPR akan mendukung upaya Polri mengusut dugaan penyadapan tersebut. Menurut dia, proses penanganan perkara harus dilakukan secara transparan agar fakta yang sebenarnya dapat terungkap.
Puan menyebut, dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo menjadi salah satu isu yang akan menjadi perhatian DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan pada masa persidangan kali ini.
Meski demikian, pengawasan DPR tidak hanya difokuskan pada persoalan tersebut. Puan mengatakan, dewan juga akan mengawal berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan membutuhkan tindak lanjut pemerintah.
“Fungsi pengawasan DPR RI pada masa persidangan ini akan diarahkan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan penting untuk ditindak lanjuti oleh Pemerintah,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Puan turut mengingatkan seluruh anggota DPR untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang dihimpun selama masa reses.
Menurut dia, aspirasi konstituen merupakan tanggung jawab bersama yang harus ditindaklanjuti melalui tiga fungsi utama DPR, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.
“Aspirasi yang disampaikan oleh para konstituen selama masa reses menjadi tanggung jawab bersama untuk kita tindak lanjuti melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,” kata Puan.
Puan berharap, memasuki masa persidangan yang baru, DPR dapat kembali memperkuat komitmennya dalam menjalankan tugas konstitusional, termasuk menjaga kedaulatan negara serta melindungi dan menyejahterakan masyarakat.
“Mengawali masa sidang ini, marilah kita kembali meneguhkan komitmen dalam menjalankan fungsi konstitusional DPR RI untuk menjaga penyelenggaraan negara yang berdaulat, melindungi dan mensejahterakan rakyat,” tuturnya. (r5/we)
