Suarapena.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mendorong Badan Gizi Nasional (BGN), BPOM, dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membangun sistem pengaduan berbasis digital yang bisa langsung diakses masyarakat. Langkah ini dimaksudkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan lebih transparan dan efektif.
Dalam rapat kerja di Gedung Nusantara II, Senayan, Rabu (1/10/2025), Charles menegaskan pentingnya peran serta publik dalam memantau kualitas makanan yang disediakan.
“Saya berharap ada aplikasi atau web real-time, di mana guru atau orang tua bisa langsung mengunggah foto makanan yang tidak layak konsumsi, dan laporan itu bisa segera diverifikasi,” ujarnya.
Tidak hanya itu, politisi Fraksi PDIP ini juga meminta adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) cepat untuk merespons laporan masyarakat agar pengaduan tidak menumpuk dan bisa diatasi dalam hitungan jam. Cara ini sekaligus menjadi benteng dari penyebaran hoaks dan meningkatkan transparansi pengawasan program.
Charles juga mengingatkan risiko kontaminasi makanan yang bisa terjadi di berbagai titik distribusi, mulai dari dapur hingga ruang penyimpanan di sekolah. Untuk mengatasi hal ini, ia menyoroti potensi model “school kitchen” yang sudah berhasil diterapkan di negara-negara seperti Jepang dan Tiongkok.
“Saya ingin pendapat jujur dari Menteri Kesehatan dan Kepala Badan POM tentang kelebihan dan kekurangan model ini,” katanya.
Pesan Presiden Prabowo mengenai masih banyaknya anak-anak Indonesia yang hanya makan nasi dengan garam pun menjadi perhatian utama Charles. Ia menegaskan, program MBG harus menjadi solusi nyata untuk mengatasi masalah gizi buruk yang masih menghantui anak-anak bangsa.
Namun, dia juga mengingatkan bahwa pembangunan dapur untuk program ini belum sepenuhnya fokus ke wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) serta daerah rawan gizi buruk.
“Prioritas pembangunan dapur harus diarahkan ke daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan, bukan hanya di kota besar,” tandasnya. (r5/aha)
