Scroll untuk baca artikel
News

Dituding Korupsi Halte Sultan, Ini Tanggapan Kadishub Kota Bekasi Zeno Bachtiar

×

Dituding Korupsi Halte Sultan, Ini Tanggapan Kadishub Kota Bekasi Zeno Bachtiar

Sebarkan artikel ini
Halte sultan, Kadishub Kota Bekasi Zeno Bachtiar
Kadishub Kota Bekasi Zeno Bachtiar

Suarapena.com, BEKASI – Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Bekasi, Zeno Bachtiar, membantah anggaran pembangunan halte di Kota Bekasi mencapai 800 juta rupiah, dan dituding melakukan praktik korupsi oleh mahasiswa. Menurutnya, anggaran tersebut bervariasi sesuai dengan volume dan dimensi halte.

“Setiap anggaran SIPD itu pasti transparan. Karena apa, anggarannya semua ter-publish. Nah temen yang tadi menyampaikan aspirasi tahu datanya dari mana, ya karena sudah ter-publish, jadi tidak ada yang ditutupi atau tertutup tidak ada,” ujar Zeno dalam keterangannya kepada media, Rabu (24/1/2024).

Advertisement
Scroll ke bawah untuk lihat konten

Zeno menjelaskan, pembangunan halte di Kota Bekasi mengusung konsep smart halte, yang terhubung dengan CCTV, dilengkapi dengan fitur USB, papan pengumuman, dan marka. Ia menegaskan, pihaknya telah melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah keuangan yang diharuskan.

Berita Terkait:  Mahasiswa Bekasi Gelar Aksi Tuntut Kejari Usut Dugaan Korupsi Perawatan Halte

“Variasi anggaran halte antara 133 juta sampai 170 juta, bervariasi, jadi tidak sama. Ini yang paling penting, transparansi anggaran, akuntabilitas, pertanggungjawaban anggaran sangat penting bagi kami selaku Kadishub untuk mempertanggungjawabkan anggaran itu,” tuturnya.

Ia menambahkan, halte yang dibangun adalah anggaran revitalisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi halte. Untuk halte yang berdampingan antara yang baru dan yang lama, akan ada penghapusan.

Berita Terkait:  Ribet, Jam Pulang Sekolah Jalan Puskesmas Jatisampurna Macet Parah

“Kenapa di titik yang baru, karena titik yang lama sesuai dengan kajian kelalulintasan pendekatannya pasti pendekatan transport. Itu nanti akan kita hapuskan untuk memaksimalkan fungsi halte yang berikutnya. Pasti dengan proses sesuai kaidah pengelolaan aset barang milik daerah,” paparnya.

Zeno mengaku siap menghadapi laporan ke kejaksaan terkait anggaran pembangunan halte. Ia mengatakan, sebagai negara hukum, setiap warga negara punya hak untuk menjadi sosial kontrol bagi pemerintah.

“Jika teman-teman mempunyai catatan, mari kita diskusikan bersama, kan ini terbuka. Jika dilaporkan ke kejaksaan, sebagai negara hukum, bapak ibu semuanya punya hak, warga negara yang baik semuanya dapat menjadi sosial kontrol bagi kita semua,” tandasnya.

Berita Terkait:  Bus Trans Patriot Dijadwalkan Beroperasi September, Tapi Molor hingga November

Zeno juga mengapresiasi adanya sentimen positif dari pesepeda terkait pembangunan halte. Ia berharap, halte yang dibangun dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna transportasi umum.

“Di beberapa titik karena bangkitan lalu lintas disitu menunjukkan bangkitan tarikan terbesar, mau tidak mau. Tapi kita tetap mengeliminir sejauh mungkin terganggunya pedestrian. Kalau teman-teman lihat di beberapa lokasi halte, pedestriannya tetap terjaga dan dapat berfungsi,” pungkasnya. (sng)