Suarapena.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid mengatakan antrean panjang kendaraan, terutama truk, di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Sulawesi Utara bukan disebabkan oleh kelangkaan pasokan bahan bakar minyak (BBM).
Menurut Nurdin, antrean terjadi karena adanya kendaraan yang seharusnya menggunakan BBM nonsubsidi tetapi justru membeli BBM bersubsidi.
Hal itu disampaikan Nurdin seusai memimpin pertemuan Komisi VI DPR RI dengan sejumlah BUMN energi, termasuk Pertamina Patra Niaga, dalam rangka kunjungan kerja ke Sulawesi Utara, Selasa (11/8/2026).
“Dari hasil klarifikasi, ternyata tidak terjadi kelangkaan. Yang terjadi adalah adanya pembeli BBM atau truk-truk yang seharusnya untuk industri, bukan untuk sembilan bahan pokok, bukan untuk angkutan umum, tetapi kemudian membeli BBM yang bersubsidi,” kata Nurdin.
Nurdin menilai kondisi tersebut perlu segera ditangani. Ia khawatir antrean panjang di SPBU justru menimbulkan persepsi bahwa Pertamina tidak mampu menjamin ketersediaan BBM.
Padahal, berdasarkan hasil klarifikasi dalam pertemuan tersebut, pasokan BBM disebut dalam kondisi aman.
“Memang harus melakukan tindakan tegas bagi Pertamina maupun aparat penegak hukum agar antrean BBM itu tidak mencerminkan bahwa Pertamina tidak siap dalam mendistribusikan minyak,” ujarnya.
Menurut Nurdin, salah satu faktor yang mendorong penyalahgunaan BBM bersubsidi adalah adanya perbedaan harga yang cukup besar antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi.
Kondisi tersebut membuat kendaraan yang diperuntukkan bagi kebutuhan industri diduga ikut mengambil BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang berhak.
Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi PT Pertamina Patra Niaga Hari Purnomo mengatakan pihaknya terus memperketat pengawasan terhadap pengisian BBM di SPBU.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah praktik pengisian BBM secara berulang atau pelangsiran.
Dalam pengawasan di lapangan, Pertamina menemukan indikasi adanya kendaraan yang telah dimodifikasi dengan menambahkan tangki atau kompartemen tertentu.
Modifikasi tersebut memungkinkan kendaraan menampung BBM dalam jumlah lebih besar. BBM yang diperoleh kemudian diduga dialihkan untuk kebutuhan sektor industri.
“Di beberapa tempat yang diketahui sendiri oleh Kepala BPH itu sering kali mobil dimodifikasi untuk membeli. Jadi ada truk yang ditambah semacam kompartemen-kompartemen tambahan dan indikasinya adalah untuk berpindah ke industri,” kata Hari.
Selain memperketat pengawasan terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi, Pertamina Patra Niaga juga akan melakukan pengendalian antrean di sekitar SPBU.
Petugas akan disiagakan untuk mengatur arus kendaraan, khususnya di lokasi yang menjadi titik antrean truk.
Langkah tersebut dilakukan agar antrean kendaraan besar tidak meluber ke jalan umum dan mengganggu pengguna jalan lainnya.
Pertamina juga terus melakukan pemantauan terhadap pola pengisian BBM untuk mencegah praktik penyalahgunaan subsidi dan memastikan BBM bersubsidi dapat diterima oleh masyarakat yang memang berhak. (r5/we)
