Suarapena.com, JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mendesak pemerintah memberikan perlindungan maksimal sekaligus mempercepat pemulangan puluhan ribu jemaah umrah Indonesia yang tertahan akibat eskalasi konflik Iran versus Amerika Serikat dan Israel.
Selly mengatakan, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, termasuk dalam situasi krisis geopolitik yang berdampak pada transportasi dan keamanan.
“Prinsip perlindungan negara terhadap warga negara di luar negeri merupakan mandat konstitusi yang tidak boleh dikompromikan oleh situasi apa pun,” kata Selly dalam keterangannya, Senin (2/3/2026).
Ia menyebutkan, lebih dari 58.000 jemaah umrah Indonesia belum dapat kembali ke Tanah Air sesuai jadwal akibat terganggunya penerbangan internasional. Gangguan tersebut dipicu meningkatnya ketegangan kawasan yang berimbas pada pembatasan dan penyesuaian rute penerbangan.
Menurut Selly, kondisi tersebut menempatkan para jemaah pada situasi rentan, baik dari sisi kepastian jadwal kepulangan, keamanan, maupun jaminan layanan selama berada di luar negeri.
Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh telah mengeluarkan imbauan resmi yang menyatakan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan situasi secara intensif dan menyiapkan langkah-langkah antisipatif untuk memastikan keselamatan seluruh WNI, termasuk jemaah umrah.
Namun, Selly menilai imbauan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan langkah konkret dan sistematis.
“Kehadiran negara tidak boleh berhenti pada imbauan administratif. Negara harus memastikan adanya skema pemulangan yang jelas, terukur, dan memiliki kepastian waktu. Jamaah tidak boleh dibiarkan dalam ketidakpastian akibat dinamika global yang berada di luar kendali mereka,” ujarnya.
Politikus Fraksi PDIP itu juga menilai situasi ini menjadi momentum evaluasi terhadap sistem mitigasi krisis dalam penyelenggaraan ibadah umrah.
Ia menekankan tiga aspek yang perlu diperkuat. Pertama, penguatan sistem perlindungan jemaah melalui protokol krisis yang terstruktur, termasuk skema pemulangan alternatif dan perlindungan logistik.
Kedua, peningkatan akuntabilitas penyelenggara perjalanan ibadah umrah agar memiliki kesiapan manajemen krisis dan tidak membebankan risiko global kepada jemaah.
Ketiga, penguatan koordinasi lintas kementerian dan perwakilan RI di luar negeri untuk memastikan respons yang cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada keselamatan warga negara.
Selain itu, Selly meminta pemerintah menyampaikan perkembangan situasi secara transparan dan berkala kepada publik serta keluarga jemaah.
“Keselamatan warga negara adalah hukum tertinggi. Negara wajib memastikan setiap jemaah dapat kembali ke tanah air dengan aman dan bermartabat,” kata dia. (r5/rdn)
