Suarapena.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid meminta Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) segera melakukan langkah mitigasi menyusul memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada penutupan ruang udara dan terganggunya penerbangan internasional.
Menurut Wachid, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi puluhan ribu jemaah umrah asal Indonesia, terutama yang sedang berada di Arab Saudi maupun yang masih dalam perjalanan dengan skema transit.
“Kami di Komisi VIII DPR RI terus berkoordinasi intensif dengan Pemerintah, khususnya Kemenhaj, untuk memitigasi perkembangan situasi di Timur Tengah. Perhatian utama kami tertuju pada jemaah yang menggunakan penerbangan transit seperti di Doha dan Dubai, karena mereka paling rentan terdampak jika terjadi penutupan ruang udara secara mendadak,” kata Wachid dalam keterangannya, Minggu (1/3/2026).
Ia menilai, penerbangan dengan rute transit memiliki risiko lebih besar apabila terjadi eskalasi konflik secara tiba-tiba. Penundaan atau pembatalan penerbangan dapat menyebabkan jemaah tertahan di negara transit tanpa kepastian jadwal keberangkatan lanjutan.
Karena itu, Wachid meminta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) bersikap proaktif dan bertanggung jawab penuh terhadap jemaahnya.
“Saya meminta pihak travel (PPIU) benar-benar bertanggung jawab dan bekerja sama penuh dengan Pemerintah. Tidak boleh ada jemaah yang dibiarkan tanpa kejelasan,” ujarnya.
Ia juga mendorong Kemenhaj memperkuat komunikasi dengan perwakilan Indonesia di luar negeri, khususnya di negara-negara transit, guna memastikan perlindungan jemaah berjalan optimal.
Selain itu, Wachid memberikan tenggat waktu bagi Pemerintah untuk menyiapkan langkah darurat apabila situasi keamanan belum membaik dalam beberapa hari ke depan.
“Jika dalam lima hari ke depan situasi keamanan masih memanas, kami mengharapkan sudah ada langkah konkret untuk perlindungan WNI, baik yang sedang melaksanakan umrah di Tanah Suci maupun yang terdampar di negara-negara transit,” kata dia.
Memasuki bulan suci Ramadan, yang biasanya diiringi lonjakan keberangkatan umrah, Wachid juga mengimbau masyarakat menunda perjalanan hingga situasi dinilai aman.
“Kami mengimbau masyarakat agar menunda dulu perjalanan umrah, baik yang direncanakan di akhir Ramadan maupun selama bulan Ramadan. Keselamatan adalah prioritas utama,” ucapnya.
Wachid memastikan, Komisi VIII DPR akan terus memantau perkembangan situasi dan mengawasi langkah-langkah Pemerintah guna menjamin keselamatan seluruh jemaah Indonesia. (r5/rdn)
