Suarapena.com, JAKARTA – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjelaskan penyebab belum optimalnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dari kuota KUR sebesar Rp 300 triliun, realisasi penyalurannya baru mencapai sekitar Rp 270 triliun atau masih menyisakan sekitar Rp 30 triliun yang belum tersalurkan.
Menurut Saleh, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena kebutuhan pembiayaan bagi pelaku UMKM masih cukup besar. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menjelaskan kendala yang menyebabkan alokasi KUR belum dapat diserap secara maksimal.
“Kuotanya sekitar Rp 300 triliun, tetapi yang tersalurkan hanya Rp 270 triliun. Kami ingin mengetahui apa kendalanya sehingga dana yang dibutuhkan masyarakat itu tidak seluruhnya tersalurkan,” kata Saleh dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri UMKM di Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Meski demikian, Saleh menilai pengembangan UMKM tidak dapat hanya bergantung pada penyaluran KUR maupun dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut dia, pemerintah perlu membangun ekosistem pemberdayaan yang melibatkan pemerintah daerah, sektor swasta, serta lembaga pembiayaan agar pelaku UMKM memperoleh akses pembiayaan sekaligus pasar.
“Kalau hanya mengandalkan APBN, saya yakin tidak akan mampu menyentuh pengembangan UMKM secara fundamental,” ujarnya.
Saleh mengatakan masih banyak pelaku UMKM yang belum memperoleh akses pembiayaan, baik dari pemerintah maupun perbankan. Karena itu, Kementerian UMKM didorong memperkuat program pembinaan melalui pelatihan peningkatan kualitas produk, pengelolaan usaha, hingga manajemen keuangan.
Selain itu, ia meminta Kementerian UMKM meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah. Menurut dia, setiap daerah memiliki potensi ekonomi yang berbeda sehingga memerlukan strategi pembinaan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah.
Saleh mengusulkan agar Kementerian UMKM mengumpulkan pemerintah kabupaten dan kota untuk menyusun langkah bersama dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal. Dengan cara tersebut, program pemberdayaan UMKM dinilai dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Menurut Saleh, keberhasilan pengembangan UMKM ditentukan oleh keseimbangan antara kemudahan akses pembiayaan dan pendampingan usaha. Oleh karena itu, optimalisasi penyaluran KUR perlu diikuti dengan penguatan kapasitas pelaku usaha agar pembiayaan yang diterima dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing.
“Kalau dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah daerah, dampaknya akan lebih nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat,” kata Saleh. (r5/we)
