Scroll untuk baca artikel

NewsPar-Pol

DPR Sambut Positif Usulan Menteri HAM Soal Penyediaan Ruang Demonstrasi

×

DPR Sambut Positif Usulan Menteri HAM Soal Penyediaan Ruang Demonstrasi

Sebarkan artikel ini
Usulan penyediaan ruang demonstrasi yang dimunculkan Menteri HAM disambut baik oleh Komisi XIII DPR RI. Namun, bukan saja soal penyediaan ruang demonstrasi tapi suara publik yang harus didengar dan dipertimbangkan dalam mengambil kebijakan.
Usulan penyediaan ruang demonstrasi yang dimunculkan Menteri HAM disambut baik oleh Komisi XIII DPR RI. Namun, bukan saja soal penyediaan ruang demonstrasi tapi suara publik yang harus didengar dan dipertimbangkan dalam mengambil kebijakan.

Suarapena.com, JAKARTA – Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, memberikan respons hangat terhadap usulan Menteri Hukum dan HAM, Natalius Pigai, yang mengajukan gagasan penyediaan ruang demonstrasi di Kompleks Parlemen dan kantor pemerintahan. Menurut Willy, inisiatif ini bisa menjadi terobosan penting dalam memperkuat kualitas demokrasi perwakilan sekaligus membuka ruang kebebasan berekspresi bagi masyarakat.

“Usulan Menteri HAM ini sangat layak untuk didalami lebih jauh. DPR sendiri pernah memproses rencana pembangunan Plaza Demokrasi, sebuah tempat khusus bagi publik untuk menyampaikan pikiran dan pendapat secara langsung,” ujar Willy dalam keterangannya, Rabu (17/9/2025).

Advertisement

Scroll untuk terus membaca

Namun, proyek tersebut sempat tertunda, salah satunya karena pertimbangan aturan keamanan terkait objek vital negara. “Kami dari Komisi XIII akan segera membahas kembali gagasan penyediaan ruang demonstrasi ini bersama Menteri HAM,” tambahnya.

Berita Terkait:  Mahasiswa Amikom Yogyakarta Tewas dalam Aksi Demo, Anggota DPR Bonnie Triyana Angkat Suara

Willy juga menyoroti praktik di berbagai negara lain yang tidak hanya mengizinkan demonstrasi di gedung parlemen, tapi juga di kantor pengadilan, istana presiden, dan sejumlah institusi penting lainnya. Menurutnya, akses publik yang lebih terbuka bisa menjadi simbol demokrasi yang sehat.

Meski begitu, Willy menekankan bahwa kunci utama bukan hanya menyediakan ruang demonstrasi, melainkan bagaimana suara publik bisa benar-benar didengar dan dijadikan bahan pertimbangan kebijakan yang efektif.

Berita Terkait:  Soal Fenomena Pengibaran Bendera One Piece, Apa Kata DPR?

“Kita perlu memastikan bahwa hak asasi manusia dalam ranah sipil dan politik dapat dikelola dengan baik, sehingga manfaatnya dirasakan bersama,” tegas legislator dari Fraksi Partai NasDem ini.

Sebagai representasi rakyat, DPR siap menjadi rumah aspirasi dan protes publik. Setiap anggota DPR pun selalu terbuka menerima masukan dari masyarakat. Namun, yang terpenting adalah bagaimana aspirasi tersebut dapat diolah dan diimplementasikan dalam kebijakan nyata yang memberikan dampak positif bagi bangsa.

“Proses kanal suara rakyat harus dirancang sedemikian rupa agar pemerintah mampu menjalankan kewajibannya dengan tepat, jelas, dan tegas,” pungkas Willy. (r5/aha)

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Suarapena.com | Suara Pena Mata Hati Bangsa

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca