Suarapena.com, BEKASI – Musim hujan yang semakin intensif memicu kekhawatiran banjir di Kota Bekasi. Menyikapi hal ini, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Yenny Kristianti, menegaskan pentingnya langkah antisipatif dengan melakukan identifikasi dan pemetaan ulang kawasan permukiman padat serta mempercepat normalisasi sungai kecil di wilayah kota.
“Upaya pencegahan harus menjadi prioritas utama. Kami mendorong pemetaan ulang yang lebih detail, khususnya untuk permukiman yang rawan bencana di Kecamatan Mustikajaya, Pondokgede, dan Bekasi Barat. Data yang akurat menjadi dasar penataan ruang dan alokasi anggaran yang tepat,” ujar Yenny, Jumat (21/11/2025).
Yenny menekankan bahwa karakter mitigasi di Bekasi berbeda dengan daerah lain di Jawa Barat. Fokus utamanya adalah pada banjir akibat penyempitan saluran air dan kepadatan permukiman, serta kerusakan lingkungan di bantaran sungai.
“Infrastruktur kita, seperti drainase dan tanggul di sungai-sungai kecil, sudah banyak yang tidak memadai. Normalisasi sungai di titik rawan harus dipercepat. Keamanan warga yang tinggal di bantaran sungai menjadi perhatian serius kami,” tegasnya.
Selain itu, Yenny menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara pemerintah kota dan kelurahan. Ia mendorong program Kelurahan Tangguh Bencana yang tidak hanya fokus pada simulasi, tetapi juga melibatkan warga secara aktif dalam pemantauan lingkungan sehari-hari.
“Masyarakat di tingkat RT/RW harus dilibatkan dalam menjaga kebersihan saluran air dan melaporkan aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan. Kesiapsiagaan dimulai dari kesadaran warga, didukung regulasi dan tindakan tegas dari pemerintah kota,” paparnya.
Menghadapi puncak musim hujan yang diprediksi berlangsung hingga Februari 2026, Yenny berharap langkah mitigasi ini diwujudkan secara nyata dan terukur. “Kami akan mengawal ini melalui fungsi anggaran dan pengawasan, memanggil OPD terkait agar siap menghadapi musim hujan,” tandasnya. (Ads)
