Suarapena.com, IKN – Dalam kunjungannya ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan keinginannya untuk memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan aset di IKN.
“Yang harus kita utamakan adalah memperkuat diri kita sendiri,” ujar Ganjar kepada wartawan pada hari ketiga kampanyenya di Kalimantan Timur, Kamis (7/12/2023).
Ia menjelaskan, sumber dana IKN seharusnya lebih mengandalkan APBN. “Kalau ada sektor-sektor pemerintah, yang berarti aset yang harus dibangun, kita maksimalkan dari anggaran kita,” tambahnya.
Ganjar menambahkan, pembiayaan yang berasal dari investasi hanya sebagai penunjang. Meskipun begitu, ia tidak menolak skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU/public-private partnership, PPP).
Selain itu, mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menekankan bahwa skema tersebut harus memberikan insentif, kemudahan, dan kepastian untuk investor.
“Model PPP bisa kita tawarkan maka mereka harus kita libatkan dan itu soal insentif, soal kemudahan, soal kepastian,” kata Ganjar.
Sebelumnya, pada 29 Agustus 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pembiayaan untuk IKN akan tetap disiplin sesuai dengan keputusan yang sudah ditetapkan pada Rencana Induk IKN dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.
Pernyataan Menkeu merespon tanggapan Fraksi Demokrat, PDIP, dan PKS mengenai pembangunan IKN yang menyoroti pentingnya kesinambungan fiskal dan tata kelola.
“Pemerintah terus disiplin dalam melaksanakan pembiayaan pembangunan IKN sesuai tahapan yang tercantum dalam Rencana Induk IKN,” ucap Sri Mulyani saat Rapat Paripurna DPR RI tentang Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas RUU APBN 2024 beserta Nota Keuangan di Jakarta, Selasa.
Bendahara Negara juga mengatakan dukungan dalam pemenuhan anggaran IKN dilakukan dengan terus mendorong sinergi dan kombinasi beberapa instrumen yang kreatif namun tetap terjaga.
Dalam konteks itu, pemerintah juga mendorong keterlibatan swasta untuk memberdayakan sovereign fund dan mengembangkan skema pembiayaan kreatif dalam pengelolaan dan pembangunan IKN.
Pemerintah menganggarkan dana pembangunan IKN untuk 2024 sebesar Rp40,6 triliun untuk memprioritaskan kemajuan infrastruktur, hingga pembangunan kompleks pemerintahan. Dari nilai tersebut, Rp35 triliun di antaranya diserahkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Kementerian PUPR menargetkan pembangunan infrastruktur dasar selesai pada 2024.
Berdasarkan data Kementerian PUPR, realisasi pembangunan fisik Kantor Presiden di IKN Nusantara per 17 Agustus mencapai 27,52 persen. Kementerian PUPR, melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) berencana membawa dan memasang bilah Garuda di Kantor Presiden secara bertahap di IKN Nusantara pada September 2023.
Kantor Presiden merupakan bagian dari Kawasan Istana Kepresidenan bersama dengan Istana Negara dan Lapangan Upacara. (sng/ant)
