Suarapena.com, BEKASI – Kegiatan reses Anggota DPRD Kota Bekasi, Adhika Dirgantara, di Kelurahan Pekayonjaya, Bekasi Selatan, Jumat (7/11/2025), menjadi wadah bagi para kader Posyandu untuk menyampaikan keluhan mengenai minimnya dukungan anggaran operasional. Dalam pertemuan yang dihadiri puluhan tokoh perempuan dari 26 RW tersebut, persoalan klasik mengenai keterbatasan biaya kembali mengemuka.
Para kader memaparkan bahwa Posyandu di wilayah mereka hanya menerima alokasi dana sekitar Rp 1 juta per bulan. Dari jumlah itu, hanya separuh yang dialokasikan untuk kebutuhan operasional. Sisanya digunakan untuk biaya transportasi 10 kader, sehingga masing-masing menerima sekitar Rp 50.000.
“Lima puluh ribu itu habis untuk makan siang saja. Kadang tidak cukup untuk kebutuhan lainnya. Kami yang bekerja mengumpulkan data sampai uang habis, sementara pihak lain hanya menerima laporan dari kami,” ujar salah satu kader.
Adhika Dirgantara mengakui persoalan yang dihadapi para kader bukan hal sederhana. Ia menjelaskan bahwa Posyandu berada di bawah pembinaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), tetapi permintaan laporan sebagian besar datang dari Dinas Kesehatan (Dinkes).
“Seharusnya Dinkes juga mengalokasikan anggaran operasional yang memadai. Tidak bisa hanya meminta laporan tanpa memberikan dukungan bagi kegiatan di lapangan,” kata Adhika dalam keterangannya, Minggu (9/11/2025).
Sebagai bagian dari Reses III yang berlangsung 7–12 November 2025, Adhika berkomitmen untuk menyampaikan langsung aspirasi tersebut kepada Wali Kota Bekasi. Ia juga memberi saran yang sempat mengundang reaksi peserta, meski disampaikan dengan nada setengah bercanda.
“Apabila perhatian dari Pemerintah Kota Bekasi masih kurang, Posyandu bisa saja berhenti membuat laporan. Dengan begitu mereka bisa merasakan betapa pentingnya peran kader,” ujarnya.
Para peserta menyambut baik respons tersebut dan berharap langkah konkret dapat diambil pemerintah daerah. Mereka menilai peningkatan dukungan anggaran sangat dibutuhkan agar kinerja Posyandu tetap optimal dan kesejahteraan para kader lebih terjamin. (sp/pr)
