Suarapena.com, BEKASI – DPRD Kota Bekasi menyambut positif wacana peralihan pengelolaan SMA/SMK sederajat dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke pemerintah daerah tingkat kota dan kabupaten di wilayah Jawa Barat.
Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi Anim Imamuddin menyebut dengan dikembalikannya lagi kewenangan pengelolaan, maka memudahkan pemerintah daerah setempat melakukan pengawasan.
“Bisa (menekan angka tawuran), karena kita nanti bisa langsung action dalam pelaksanaan, pengawasan, bisa langsung ke sekolah bersangkutan,” kata Anim kepada wartawan, Kamis (6/4/2023).
Selain itu, pemindahaan pengelolaan SMA/SMK sederajat dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mempermudah pelaksanaan dan pengawasan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara online.
“Pelaksanaa PPDB online kita juga bisa mengawasi karena ada di wilayah, kalau kemarin kita gak bisa, karena kewenangan Provinsi,” ucapnya.
Sejak 2016 lalu, kewenangan pengelolaan SMK/SMA diambil oleh Pemerintah Provinsi berdasarkan peraturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sejak saat itu, Pemkot Bekasi tidak bisa memberikan subdisi untuk operasional sekolah.
Alhasil, biaya pendidikan yang semula gratis, menjadi berbayar berdasarkan kesepakatan orang tua atau komite. Dengan dikembalikan pengelolaan, maka peluang pemerintah Kota Bekasi memberikan subsidi atau biaya operasional sekolah (BOS) Daerah dapat dilakukan lagi. (Adv-Setwan)
