Suarapena.com, JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Hanteru Sitorus, alias Deddy Sitorus, angkat bicara mengenai wacana pemilihan kepala daerah yang diajukan dipilih oleh DPRD, bukan langsung oleh rakyat. Menurut Deddy, PDIP tidak akan terburu-buru dalam merespons usulan tersebut.
“PDIP tetap berpegang teguh pada prinsip kedaulatan rakyat. Kami percaya bahwa pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara langsung oleh rakyat. Prinsip ini sudah menjadi dasar utama dalam pemilu, karena suara rakyat adalah suara Tuhan,” kata Deddy dalam keterangannya, Sabtu (14/12/2024).
Deddy menegaskan bahwa PDIP masih menunggu draft usulan revisi undang-undang Pilkada sebelum mengambil sikap resmi.
Partai berlambang banteng moncong putih ini, menurutnya, akan melakukan kajian lebih mendalam sebelum memberikan respons terkait perubahan tersebut.
“Pada prinsipnya, kami ingin pemilu langsung tetap berlangsung. Kedaulatan ada di tangan rakyat, one man, one vote,” lanjut Deddy.
Sebelumnya, wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto mengkritik biaya politik Indonesia yang dinilai terlalu mahal dan tidak efisien.
Dalam pidatonya pada acara HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center, Bogor, Kamis (12/12/2024), Prabowo membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara-negara tetangga yang dianggap lebih efisien.
“Negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan India hanya membutuhkan satu kali pemilihan anggota DPRD untuk memilih gubernur atau bupati. Sistem kita terlalu banyak menghabiskan biaya,” ucap Prabowo.
Wacana kepala daerah yang dipilih langsung oleh DPRD ini terus mengemuka. Bahkan, menjadi diskursus ditengah masyarakat terkait usulan tersebut. Pro kontra soal wacana ini pun terus bergulir. Lantas, seperti apa jadinya ke depan? (r5/bo)
