Suarapena.com, BEKASI – Dunia pendidikan di Kota Bekasi sepertinya sedang tidak baik baik saja. Baru-baru ini Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online resmi ditutup dan Sekolah sudah mulai masuk.
Namun, masih banyak anak anak yang terancam tidak dapat bersekolah, khususnya di sekolah menengah pertama (SMP) Negeri.
Sampai hari ini, Jumat (5/8/2022), ratusan orang tua siswa rela antre di salah satu SMP Negeri untuk mengharapkan anaknya masuk ke sekolah tersebut.
Menyikapi fenomena itu, Ketua DPRD Kota Bekasi Saifuddaulah merasa prihatin lantaran banyak anak-anak yang terancam tidak bersekolah akibat pemerintah yang lambat dalam menangani janjinya.
Ia juga mempertanyakan janji Dinas Pendidikan yang sampai saat ini belum juga terealisasi.
“Lambatnya kinerja Disdik membuat masyarakat mengeluh tentang nasib anak-anaknya yang belum bisa mendapatkan kepastian untuk bisa sekolah dimana, dan seperti apa tentang masa depan pendidikannya,” ujar Saifuddaulah, Jumat (5/8/2022).
Saifuddaulah yang juga merupakan politisi PKS ini pun menuturkan, atas lambatnya kinerja Disdik dapat membuat psikologis anak terganggu lantaran belum mendapatkan kepastian bisa bersekolah di SMP Negeri.
Terlebih, jika melihat teman-temannya sudah memakai baju sekolah dan bisa bersekolah seperti harapannya.
Menurut dia, jika Disdik lambat dalam memutuskan kemana arah tujuan sekolah siswa/i yang belum bisa merasakan kursi sekolah saat ini, maka hal ini menjadi kegagalan Pemerintah Kota Bekasi dalam mensejahterakan masyarakatnya.
“Sekolah wajib 12 tahun menurut undang-undang akan sirna jika kejadian ini terus terulang. Tahun Sebelumnya dalam PPDB Online tidak sesemrawut saat ini. Tahun 2022 ini menjadi moment yang tidak akan terlupakan dimana banyak anak anak belum bisa merasakan sekolah,” kata dia.
Ia menambahkan, sudah menjadi tugas penting pemerintah dalam menangani kasus seperti ini. Oleh karena itu, dirinya berharap agar pemerintah Kota Bekasi khususnya Plt Wali Kota melakukan evaluasi atas kinerja dinas pendidikan dan mendorong pemerintah segera membuat kebijakan untuk menambah kapasitas kelas.
“Penambahan ruang kelas jadi salah satu trobosan demi mengurangi beban resiko banyaknya siswa yang belum merasakan bangku sekolah.
Selain itu, menambah jumlah rombel jika diperlukan juga menjadi relevan. Serta melakukan pendataan sekolah yang memiliki keterbatasan guru diruang lingkup SMPN Se-Kota Bekasi,” tandasnya. (Adv Setwan)
