Suarapena.com, JAKARTA – Kenaikan harga beras yang melanda sejumlah daerah di Indonesia membuat Ketua Komisi IV DPR RI Sudin angkat bicara.
Ia mendesak pemerintah untuk lebih memperhatikan pendistribusian pasokan beras dari Bulog ke pasar-pasar tradisional di seluruh Indonesia.
Menurutnya, hal ini penting untuk menstabilkan harga beras dan membantu petani.
Sudin mengatakan, saat ini pasokan beras dari Bulog hanya terfokus ke pasar modern, sementara pasar tradisional yang menjadi tempat belanja mayoritas masyarakat kurang mendapatkan perhatian.
Padahal, panen beras dari petani masih terbatas dan tidak mencukupi kebutuhan pasar.
“Jangan hanya pasar modern yang mendapatkan gelontoran beras dari Bulog jika ingin harga beras turun. Pasar tradisional juga harus mendapatkan pasokan beras dari Bulog sebab panen dari petani saat ini jumlahnya masih terbatas,” ungkap Sudin dalam keterangan tertulis baru-baru ini, Senin (4/3/2024).
Sudin juga menyoroti masalah harga gabah kering giling (GKG) yang sudah tinggi sementara harga pembelian pemerintah (HPP) masih rendah. Ia menilai, hal ini merugikan petani dan menyebabkan inflasi.
Ia meminta pemerintah untuk berani menaikkan HPP GKG agar petani lebih sejahtera dan produksi beras meningkat.
“Sekarang saja beras medium yang sebelumnya Rp10 ribu per kilogram saat ini sudah Rp15 ribu per kilogram sehingga sudah terjadi inflasi. Pemerintah harus berani menaikkan HPP GKG meski dampaknya akan terjadi inflasi juga. Tapi itu lebih baik daripada petani rugi dan produksi beras menurun,” tandasnya.
Sudin juga mengingatkan pemerintah untuk mengikuti hukum dagang, yaitu ketika pasokan banyak dan permintaan tetap maka harga akan turun demikian pula sebaliknya.
Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk menggelontorkan banyak beras ke pasar melalui operasi pasar beras murah. Ia juga meminta agar beras operasi pasar dibatasi jumlah pembeliannya agar tidak disalahgunakan oleh pedagang.
“Jadi kalau takut salah sasaran beras operasi pasar dibeli pedagang, ya maka harus dibatasi agar masyarakat juga bisa membeli beras dari pemerintah. Ini penting untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan menjaga ketahanan pangan nasional,” jelas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini. (r5/tra/rdn)
