Suarapena.com, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menyoroti polemik pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, terkait impor 1.000 ton beras dari Amerika Serikat (AS) yang disebut sebagai beras khusus.
Firman menilai istilah tersebut perlu dijelaskan secara rinci agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah situasi pangan nasional yang sensitif.
“Istilah beras khusus harus dijelaskan secara terang dan detail. Khusus untuk siapa, spesifikasinya seperti apa, volumenya berapa, dan mekanisme distribusinya bagaimana. Pemerintah tidak boleh membiarkan ruang tafsir yang akhirnya memicu spekulasi di masyarakat,” ujar Firman dalam keterangannya, Rabu (3/3/2026).
Sebelumnya, pemerintah menyampaikan bahwa impor tersebut ditujukan untuk kebutuhan tertentu, seperti beras dengan karakteristik khusus bagi penderita diabetes maupun untuk memenuhi kebutuhan restoran Jepang di Indonesia.
Dalam praktik perdagangan internasional, kategori beras khusus memang dikenal untuk memenuhi segmen pasar tertentu. Namun, Firman menekankan bahwa penjelasan komprehensif tetap diperlukan, terutama karena kebijakan impor kerap menjadi perhatian publik dan petani.
“Kita adalah negara agraris dengan jutaan petani yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Setiap kebijakan impor, berapa pun jumlahnya, harus disertai penjelasan komprehensif. Petani perlu diyakinkan bahwa negara tetap berpihak dan memiliki perhitungan matang,” katanya.
Firman yang juga anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI meminta kementerian terkait memaparkan dasar kebijakan secara utuh, termasuk kebutuhan riil di lapangan dan alasan komoditas tersebut belum dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri.
“Kalau memang beras itu diperuntukkan bagi kebutuhan medis tertentu atau segmen restoran spesifik, paparkan data dan kajiannya. Apakah varietas tersebut tidak tersedia di dalam negeri? Apakah sudah dihitung dampaknya terhadap harga gabah dan kesejahteraan petani? Semua harus dijelaskan secara terbuka,” ujarnya.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya strategi komunikasi pemerintah dalam menyampaikan kebijakan yang berpotensi menimbulkan polemik.
Menurut dia, pejabat publik perlu menyampaikan informasi teknis dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami masyarakat luas agar tidak memicu persepsi negatif.
“Isu pangan menyangkut hajat hidup orang banyak. Komunikasi yang tidak utuh dapat menggerus kepercayaan publik,” katanya.
Firman menegaskan, transparansi dan keterbukaan menjadi kunci agar masyarakat memahami arah kebijakan pangan nasional dan petani tetap merasa dilindungi. (r5/aha)
