Suarapena.com, JAKARTA – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menilai pendidikan tinggi nasional masih menghadapi tantangan struktural serius. Salah satunya adalah kecenderungan sejumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang lebih menekankan pertumbuhan jumlah mahasiswa dibandingkan peningkatan mutu pendidikan dan riset.
Hal itu disampaikan Hetifah dalam diskusi publik bertema Evaluasi dan Outlook Pendidikan Tinggi dan Riset Menuju Kampus Global yang diselenggarakan Universitas Paramadina secara daring, Senin (16/12/2025).
Menurut Hetifah, dalam dua dekade terakhir, sejumlah PTN berlomba meningkatkan daya tampung mahasiswa hingga puluhan ribu per tahun. Namun, peningkatan tersebut tidak selalu diikuti dengan perbaikan kualitas pembelajaran dan penguatan riset.
“Pertumbuhan jumlah mahasiswa, program studi, dan penerimaan yang masif tidak selalu diiringi peningkatan mutu pendidikan dan riset,” ujar Hetifah, Kamis (18/12/2025).
Ia menjelaskan, kondisi tersebut berdampak pada memburuknya rasio dosen dan mahasiswa, membesarnya ukuran kelas, serta tertinggalnya pengembangan riset dan inovasi. Situasi ini, menurut dia, berpotensi melemahkan tradisi akademik dan daya saing pendidikan tinggi nasional.
“Perguruan tinggi kita semakin besar secara ukuran, tetapi belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas. Ada kecenderungan pendidikan tinggi bergeser ke arah pendidikan massal,” kata politisi Partai Golkar itu.
Selain persoalan mutu, Hetifah juga menyoroti ketimpangan relasi antara PTN dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Ia menilai, ekspansi PTN, khususnya PTN Badan Hukum (PTN-BH) yang memiliki fleksibilitas dan dukungan anggaran lebih besar, kerap menimbulkan persaingan yang kurang seimbang dengan PTS.
Padahal, PTS memiliki peran penting dalam memperluas akses pendidikan tinggi, terutama di daerah, meskipun tidak mendapatkan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara memadai.
Sebagai bentuk keberpihakan, Komisi X DPR RI mendorong kebijakan afirmatif bagi PTS, salah satunya melalui pemberian Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) bagi PTS. Selama ini, bantuan operasional hanya diberikan kepada PTN melalui skema BOPTN.
“BOPT untuk semua perguruan tinggi diharapkan dapat meringankan beban operasional kampus dan mahasiswa, dengan prinsip keadilan yang setara,” ujar Hetifah.
Komisi X DPR RI juga mendorong peningkatan kesejahteraan dosen non-ASN yang sebagian besar mengajar di PTS. Menurut Hetifah, kualitas pendidikan tinggi sangat ditentukan oleh kesejahteraan tenaga pendidik, sehingga kesenjangan tunjangan antara dosen PTS dan dosen ASN di PTN perlu segera dikoreksi.
Di sisi akses, Komisi X DPR RI juga memperjuangkan peningkatan kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi mahasiswa PTS agar calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu tetap memiliki kesempatan mengenyam pendidikan tinggi.
Upaya tersebut, kata Hetifah, sejalan dengan pembahasan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) melalui pendekatan kodifikasi undang-undang pendidikan, termasuk Undang-Undang Pendidikan Tinggi.
“Regulasi ke depan harus mampu mengurangi beban finansial mahasiswa dan kampus, serta menciptakan ekosistem pendidikan tinggi yang lebih seimbang,” katanya.
Hetifah menegaskan, catatan akhir tahun tersebut menjadi refleksi sekaligus harapan agar tahun mendatang menjadi momentum perbaikan tata kelola pendidikan tinggi nasional.
“Tahun depan harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pendidikan tinggi, dengan menempatkan kualitas, keadilan, dan keberlanjutan sebagai prioritas,” ujarnya. (r5/rdn)
