Suarapena.com, BEKASI – Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Sarwin Edi Saputra, menyoroti pelaksanaan rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemkot Bekasi yang digelar pada Rabu (29/10/2025). Menurutnya, proses tersebut berlangsung tanpa melibatkan DPRD, khususnya Komisi I yang menjadi mitra kerja di bidang pemerintahan.
“Dari awal sampai akhir, kami tidak pernah dilibatkan. Kami hanya menerima undangan pelantikan saja,” ujar Sarwin, Kamis (30/10/2025).
Politikus Fraksi Golkar Solidaritas itu menyebut, meski seleksi dilakukan melalui open bidding sesuai merit system, fungsi kontrol DPRD jadi tumpul karena tidak ada komunikasi antara legislatif dan eksekutif.
“Kalau tidak ada komunikasi, bagaimana kami bisa memastikan pejabat yang dipilih sesuai kemampuan dan jabatan yang tepat?,” tegasnya.
Sarwin mengingatkan bahwa meski rotasi merupakan hak prerogatif kepala daerah, sinergi antara eksekutif dan legislatif tetap penting demi tata kelola pemerintahan yang baik.
“Seharusnya pemerintah dan dewan berjalan beriringan, bukan jalan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Tak hanya itu, Sarwin juga menyoroti rendahnya penyerapan anggaran yang baru mencapai sekitar 60 persen, padahal tahun anggaran hampir berakhir.
“Ini uang masyarakat, jangan sampai malah jadi SILPA,” tandasnya. (sp/pr)
