Suarapena.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kedaulatan data sebagai pondasi utama dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah derasnya arus digitalisasi. Hal ini disampaikannya saat menerima Tim Gabungan Perumus Undang-Undang Satu Data Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Presiden menegaskan bahwa kedaulatan data bukan sekadar isu teknis, melainkan fondasi strategis untuk mempertahankan kedaulatan bangsa. “Bapak Presiden menegaskan bahwa kedaulatan data adalah fondasi penting dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah arus digitalisasi,” demikian pernyataan yang dikutip dari akun media sosial @sekretariat.kabinet.
Pembahasan penguatan tata kelola data nasional melalui penyusunan UU Satu Data Indonesia ini melibatkan unsur DPR RI, kalangan akademisi, serta kementerian dan lembaga terkait. Menurut keterangan tersebut, integrasi data nasional diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih akurat, sekaligus memperkuat keamanan dalam pertukaran informasi.
“Integrasi data diharapkan dapat mendukung pelayanan publik yang lebih akurat, serta memperkuat keamanan pertukaran informasi dan ketahanan siber,” tertulis dalam unggahan tersebut.
Penyusunan regulasi ini juga diarahkan untuk membangun tata kelola data nasional yang terpadu, aman, dan akuntabel. Dengan sistem data yang semakin terintegrasi, pemerintah diharapkan memiliki landasan informasi yang lebih kokoh dalam melayani masyarakat.
Regulasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola data nasional yang terpadu, aman, dan akuntabel, sekaligus memastikan pemanfaatan data untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjaga kedaulatan Indonesia.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekologi Manusia IPB University Prof. Dr. Sofyan Sjaf, Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas Teni Widuriyanti, Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan, serta Kepala Badan Keahlian DPR RI Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono. (sng)
