Scroll untuk baca artikel
Suara Bali

Menggali Potensi UMKM, Solusi Kemandirian dan Kedaulatan Ekonomi

×

Menggali Potensi UMKM, Solusi Kemandirian dan Kedaulatan Ekonomi

Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurniawati
Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurniawati

Suarapena.com, TABANAN – Di Tabanan, Indah Kurniawati, anggota Komisi XI DPR RI, menyoroti bahwa tantangan terbesar yang dihadapi oleh UMKM adalah akses ke modal. Pengetahuan ini didasarkan pada pertemuan yang ia dan anggota Komisi XI lainnya lakukan dengan pelaku UMKM di daerah pemilihan mereka.

Meskipun kebijakan dari Himbara dan OJK sudah baik, Indah berpendapat bahwa kebijakan tersebut perlu diselaraskan dengan berbagai pihak seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Ekonomi, agar masalah UMKM dapat diselesaikan dengan efektif.

Advertisement
Scroll ke bawah untuk lihat konten

“Sektor UMKM dikenal tidak hanya memiliki daya tahan yang tinggi, tetapi juga kreatif dan mampu bertahan dalam krisis,” kata Indah Kurniawati saat kunjungan kerja Komisi XI dengan OJK dan Himbara di Kabupaten Tabanan, Bali, pada Rabu (6/12/2023).

Berita Terkait:  Siapapun yang Terpilih, DK OJK Harus Mampu Jawab Tantangan Zaman

Kunjungan kerja Komisi XI DPR RI di Bali ini bertujuan untuk memastikan bahwa regulator, pengawas, dan pelindung industri jasa keuangan dan Himbara telah menjalankan peran dan fungsi mereka dengan benar.

“Mengingat orientasi kita saat ini adalah kemandirian dan kedaulatan UMKM,” tambah politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Berita Terkait:  Kenaikan Tarif PPN ke 12% Disorot DPR, Perlu Kajian Mendalam

Indah menemukan bahwa berdasarkan penjelasan Himbara, angka NPL perbankan di bank-bank berplat merah di Bali masih terjaga dengan baik. Oleh karena itu, menurut Komisi XI, bank perlu secara aktif menawarkan produk pembiayaan mereka untuk membantu UMKM mendapatkan pembiayaan dan melanjutkan usahanya.

“Dengan demikian, kita bisa melindungi mereka (UMKM) dari tawaran pembiayaan dari rentenir pinjaman online, terutama yang ilegal,” jelas legislator dapil Jawa Timur I.

Indah berharap semua pemangku kepentingan dapat berperan dalam pemberdayaan UMKM di Bali. Terlebih lagi, Bali memiliki keistimewaan dari pemerintah dan DPR RI untuk terus dipantau pertumbuhannya dari masa pandemi hingga masa pemulihan.

Berita Terkait:  Kunjungi Bekasi, Komisi X DPR RI Bahas Pendidikan Kurikulum Merdeka

“Kami berharap bisa pulih, bahkan lebih kuat lagi. Kami berharap lebih kuat dari sebelum pandemi,” katanya.

Sebelum bertemu dengan mitra Komisi XI, Indah mengunjungi kantor UMKM. Dia melihat bahwa kerajinan tangan bisa mendunia jika dikelola dengan baik.

“Dengan pengawalan yang baik, mulai dari kredit ekspor, penjaminan kredit, dan program lainnya yang dijalankan dengan baik, saya yakin masalah Republik Indonesia dapat diselesaikan dengan memberdayakan dan mengawal UMKM secara intensif dan bertanggung jawab,” tutupnya. (hal/rdn)