Suarapena.com, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino meminta pemerintah menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara lebih terbuka dan berimbang kepada publik. Menurut dia, laporan kinerja APBN tidak seharusnya hanya menampilkan capaian positif, tetapi juga memuat tantangan serta risiko fiskal yang tengah dihadapi pemerintah.
Hal itu disampaikan Harris saat menanggapi rilis APBN Kita Triwulan I 2026. Ia mengapresiasi upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal, termasuk pertumbuhan penerimaan pajak yang mencapai 20,7 persen.
Meski demikian, Harris menilai narasi optimisme pemerintah perlu diimbangi dengan keterbukaan mengenai kondisi fundamental ekonomi nasional, termasuk pelebaran defisit APBN yang disebut meningkat 140,5 persen.
“Setiap kali membaca rilis resmi seperti APBN Kita Q1 2026, saya selalu teringat pesan Bung Karno, ‘Bermimpilah setinggi langit, tapi jangan lupa bahwa akar pohon menancap di bumi’. Narasi APBN harus kembali membumi, menjejak pada realita yang sesungguhnya, bukan sekadar melayang di atas kertas presentasi yang atraktif,” kata Harris dalam keterangannya, Jumat (8/5/2026).
Politikus Fraksi PDIP itu menilai pemerintah perlu lebih transparan dalam menjelaskan berbagai tekanan terhadap fiskal negara, termasuk tantangan pembiayaan dan kondisi ruang fiskal ke depan.
Menurut dia, keterbukaan informasi fiskal penting agar masyarakat mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi nasional sekaligus memahami langkah strategis yang ditempuh pemerintah.
“Kami menuntut transparansi. Jangan hanya merias angka di halaman depan, tapi sembunyikan tagihan utang yang jatuh tempo di halaman belakang,” ujarnya.
Harris juga mengingatkan bahwa pengelolaan APBN harus dilakukan secara hati-hati agar tetap mampu menopang pembangunan nasional secara berkelanjutan.
“Membangun negeri ini adalah maraton, bukan sprint dengan doping Lebaran dan utang berbunga tinggi. Mari kita lebih jujur dalam mengelola APBN,” kata dia. (r5/rdn)
