Suarapena.com, BEKASI – Jubaedah (41) warga RW 02 Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, termasuk masyarakat golongan warga kurang mampu. Dengan memiliki tiga anak, dirinya membesarkan anaknya tersebut seorang diri mencari nafkah sebagai buruh tukang cuci pakaian dan bekerja kepada pedagang di Pasar Kranggan sebagai pelayan makanan nasi uduk.
Mirisnya, rumah yang dia tempati bertembok bilik bambu dan sejak 2019 pernah di tinjau oleh lurah jatisampurna saat itu yang masuk dalam kategori Rumah Tidak Layak Huni (rutilahi). Tak hanya itu, rumah ibu Jubaedah tersebut tak memiliki kamar mandi bahkan sanitasi, sehingga ibu tiga anak tersebut selama 20 tahun menempati rumah itu menumpang rumah sanak keluarga yang didepannya.
Rumah yang dia (Jubaedah) tempati saat ini sudah sangat mengkhawatirkan bambu penahan atap genteng pun sudah rata rapuh terlihat yang banyak patah. Belum lagi kalau hujan melanda wilayah tersebut atap rumah Jubaedah banyak yang bocor.
Namun pasca tinjauan dari lurah setempat ke kediaman ibu Jubaedah, dalam proposal usulan Kelurahan jatisampurna untuk rutilahu diwilayahnya tak masuk dalam penerima bantuan rutilahu tahun anggaran 2024 baik dari Pemkot Bekasi dan Pemprov Jawa Barat.
“Selama saya menempati rumah ini pemberian dari keluarga saya sama sekali belum mendapatkan bantuan perbaikan rumah. Dulu akhir tahun 2019 sempat ada lurah datang kesini untuk lihat rumah ini dan katanya akan dapat bantuan perbaikan rumah, namun karna 2020 ada wabah Covid akhirnya tertunda, RT RW juga uda beberapa meninjau namun belum ada kabar lagi,” pengakuannya, Selasa (10/10/2023).
Anehnya, bantuan sosial baik dari pusat maupun pemerintah daerah setempat hanya dirasakan oleh ibu Jubaedah sekali program yakni pada saat pandemo Covid-19 yaitu Bantuan Sosial Terdampak Covid selama satu tahun saat itu sebanyak 6 kali penerimaan sembako.
“Kalau bantuan sembako cuma pada wabah Covid saja itu pun sebanyak 6 kali dalam setahun yang saya Terima. Setelah itu untuk bantuan lainnya disaat ini seperti bantuan beras dan BLT sama sekali tidak pernah saya terima,” ungkapnya.
Dan ibu tersebut selain tidak masuk dalam daftar penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan ketiga anaknya dalam menempuh pendidikan juga tidak maksimal mendapatkan program bantuan Pendidikan Gratis bagi ketiga anaknya tersebut.
Ketiga anak dari ibu Jubaedah tersebut yang paling besar baru lulus dan baru bekerja selama 3 bulan, anak kedua bernama Nurul baru kelas tujuh di SMPN 28 Kota Bekasi dan anak ketiga Aqilla baru duduk dikelas empat SDN Jatisampurna 01.
BKM Kelurahan Jatisampurna: Ada 30 Penerima Bantuan Rutilahu Di 2024 Nanti Dari Usulan 2019 Lalu
Menurut ketua kordinator BKM Jatisampurna, Nimun, kepada suarapena.com mengatakan dari tahun 2019 sampai 2022 Kelurahan Jatisampurna tidak mendapatkan bantuan perbaikan rutilahu sama sekali karna masalah pandemi covid-19.
“Di tahun 2023 ini, untuk BKM kita dapat hibah 2 unit bantuan rutilahu dengan anggaran 40 juta rupiah untuk RW 01 dan 04. Yang satu dari APBD murni Kota Bekasi dan yang satunya dari hibah pemkot bekasi,” terangnya via telepon seluler, Selasa (10/10/2023).
Untuk bantuan perbaikan rutilahu di tahun 2024, kata Nimun, kemungkinan dapat dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Sebanyak 30 unit mungkin dapat bantuan perbaikan rutilahu se Kelurahan melalui usulan proposal yang kita data sejak 2019 lalu,” ujarnya.
Data usulan proposal tersebut, lanjut Nimun, dilihat pada data kemiskinan dan data rutilahu di tingkat RW. “Jadi tidak rata jumlah penerima di tiap RW, ada yang dapat dua ada yang lima di masing – masing RW jadi tidak sama,” tuturnya.
Nimun melanjutkan, untuk saat ini jumlah kemiskinan bukannya berkurang tapi malah bertambah. “Untuk jumlah warga tak mampu di Kelurahan ini kurang lebih 950 Kepala Keluarga, kalau untuk penerima sebagai PKH itu kurang jelas, tapi kalau sebagai penerima beras itu jumlahnya sebanyak 881 KK yang sekarang ini,” imbuhnya.
Jadi, menurut penuturan dari kordinator BKM Kelurahan Jatisampurna tersebut bahwa data penerima bantuan beras itu dari Disdukcapil atau Kesos. Sehingga jumlah penerima selisih kurang lebih 69 KK yang belum dapat bantuan sosial tersebut.
Diketahui, dari data proposal usulan di tahun 2019 yang diperlihatkan oleh BKM setempat, atas nama ibu Jubaedah tak dapat bantuan rutilahu yang di usulkan tersebut. (Yudhi)
