Suarapena.com, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, Sarifah Ainun Jariyah, menyuarakan peringatan serius terkait rencana penerapan Payment ID dalam setiap transaksi digital di Indonesia. Menurutnya, kebijakan ini sebaiknya ditunda sementara waktu dan harus melalui kajian mendalam terlebih dahulu, mengingat perlindungan data pribadi (PDP) di Indonesia dinilai masih belum siap menghadapi risiko besar.
“Perlindungan data pribadi kita belum memadai. Contoh nyata adalah kebocoran data BPJS tahun lalu yang menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat tanpa adanya kompensasi atau perlindungan,” tegas Sarifah dalam keterangannya, Kamis (14/8/2025).
Politisi Fraksi PDIP ini mengungkapkan kekhawatirannya bahwa Payment ID yang nantinya mengintegrasikan seluruh aktivitas keuangan masyarakat ke dalam satu akun berbasis KTP berpotensi menjadi pintu masuk empuk bagi pelaku kejahatan siber. Infrastruktur keamanan dan aturan pengawasan yang belum jelas justru membuat sistem ini rentan terhadap serangan peretasan.
“Kalau semua transaksi—mulai dari perbankan, multifinance, pinjaman online, hingga e-wallet—digabung dalam satu akun berdasarkan KTP, maka potensi diretas menjadi sangat besar dan membahayakan privasi kita,” ujar Sarifah.
Karenanya, Sarifah mendorong agar pemerintah lebih dulu memperkuat infrastruktur keamanan data secara menyeluruh sebelum menerapkan kebijakan Payment ID. “Jika sistem pengamanan data belum kuat, maka peluang peretasan oleh pihak tak bertanggung jawab akan sangat besar,” pungkasnya. (r5/aha)
