Suarapena.com, BEKASI – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mulai mengakselerasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Pasalnya, hingga akhir Oktober 2026, realisasi belanja daerah baru mencapai 62,45 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp7,52 triliun.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Muhammad Solikhin, mengatakan pihaknya tengah mendorong percepatan realisasi anggaran, terutama pada sektor belanja pembangunan. Langkah tersebut dilakukan mengingat waktu pelaksanaan anggaran 2026 hanya menyisakan sekitar dua bulan sebelum memasuki akhir tahun.
Solikhin mengungkapkan, evaluasi terhadap perkembangan penyerapan anggaran di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) akan dilakukan melalui Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (Sismontep) yang dikelola Bagian Pembangunan.
“Nanti saya lihat di Sismontep, sistem informasi yang ada di Bagian Pembangunan. Saya akan evaluasi, mana-mana OPD yang tidak melakukan penyerapan,” ujar Solikhin, Kamis (5/11/2026).
Menurutnya, evaluasi tersebut penting untuk mengidentifikasi OPD yang realisasi anggarannya belum optimal, khususnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.
Ia menegaskan, percepatan penyerapan anggaran tidak sekadar mengejar target administrasi menjelang tutup tahun, tetapi juga berkaitan dengan dampak ekonomi yang dihasilkan dari belanja pemerintah daerah.
“Karena bagaimanapun kalau kita bicara sektor riil di pembangunan itu sebenarnya stimulus pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan agar anggaran pembangunan dapat segera direalisasikan sesuai ketentuan.
Solikhin menambahkan, penyerapan belanja pegawai sejauh ini relatif berjalan baik dan tidak menghadapi kendala berarti. Pembayaran hak pegawai berlangsung secara rutin sehingga tidak ditemukan adanya pembayaran yang tertunda.
“Kalau penyerapan belanja pegawai memang bagus, tidak ada masalah. Sudah rutin, tidak ada yang tertunda,” katanya.
Berdasarkan laporan realisasi APBD Pemkot Bekasi hingga akhir Oktober 2026, dari total pagu belanja daerah sebesar Rp 7,52 triliun, anggaran yang telah terealisasi mencapai sekitar Rp 4,69 triliun atau 62,45 persen.
Sementara itu, anggaran yang belum terserap masih mencapai sekitar Rp2,82 triliun atau 37,55 persen.
Besarnya anggaran yang belum terealisasi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan dalam sisa waktu tahun anggaran 2026.
Pemkot Bekasi pun diharapkan dapat memastikan percepatan realisasi belanja berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain mendukung penyelesaian program prioritas daerah, belanja pembangunan juga diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi dan perputaran uang di Kota Bekasi. (sp/den)
