Suarapena.com, BEKASI – Komisi II DPRD Kota Bekasi meminta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja mempercepat pelaksanaan program setelah mengevaluasi progres penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2026.
Evaluasi tersebut dilakukan dalam rapat bersama empat OPD mitra Komisi II, yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA), Dinas Perhubungan (Dishub), serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), Rabu (5/8/2026).
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Yenny Kristianti, mengatakan rapat tersebut bertujuan untuk memastikan realisasi anggaran berjalan sesuai target sekaligus mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan di masing-masing perangkat daerah.
“Dalam rapat ini kami membahas progres penyerapan anggaran empat OPD mitra Komisi II. Dari hasil evaluasi, penyerapan tertinggi ada di Dinas Lingkungan Hidup yang sudah mencapai sekitar 60 persen,” ujar Yenny.
Sementara itu, tiga OPD lainnya masih mencatatkan realisasi penyerapan anggaran berkisar 40 persenan.
Menurut Yenny, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena tahun anggaran 2026 telah memasuki semester kedua. Ia meminta seluruh OPD segera mempercepat pelaksanaan kegiatan agar target pembangunan yang telah direncanakan dapat terealisasi.
“Kami mendorong agar capaian penyerapan anggaran bisa lebih ditingkatkan. Saat ini sudah memasuki semester kedua tahun anggaran 2026, sehingga pelaksanaan program harus dipercepat,” katanya.
Selain meminta percepatan kegiatan, Komisi II juga mendorong adanya sistem pelaporan yang lebih rutin dari setiap OPD. Laporan perkembangan program dan anggaran diminta disampaikan secara berkala, baik setiap minggu maupun paling lambat setiap bulan.
“Kami meminta ada laporan progres setiap minggu atau maksimal setiap bulan kepada Komisi II. Dengan pelaporan yang lebih intensif, pelaksanaan kegiatan dapat dipantau secara maksimal dan penyerapan anggaran bisa segera mencapai target yang telah ditetapkan,” tegas Yenny.
Komisi II DPRD Kota Bekasi juga berharap pengawasan yang dilakukan dapat meningkatkan kinerja OPD sekaligus memastikan program pemerintah daerah berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (sp/wb)
