Suarapena.com, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti maraknya praktik kecurangan dalam pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK SNBT) 2026.
Menurut Puan, berbagai temuan pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan UTBK menjadi tantangan serius bagi integritas kompetisi pendidikan nasional.
“Berbagai temuan kecurangan yang masih terjadi di UTBK 2026 menjadi tantangan integritas dalam kompetisi pendidikan nasional,” ujar Puan dalam keterangannya, Jumat (24/4/2026).
Pelaksanaan UTBK yang dimulai sejak 21 April 2026 di sejumlah daerah masih diwarnai pelanggaran. Panitia menemukan beragam modus kecurangan, mulai dari penggunaan joki dengan identitas palsu, pemalsuan dokumen, hingga penggunaan alat komunikasi tersembunyi.
Selain itu, ditemukan pula taktik manipulatif yang digunakan peserta untuk mengelabui pengawas ujian.
Data panitia mencatat, terdapat 2.640 peserta yang terindikasi melakukan kecurangan. Panitia juga mengendus adanya sindikat joki yang terorganisir dan berpotensi dikenai sanksi pidana.
Puan menilai, kecurangan dalam UTBK tidak lagi bersifat sporadis, melainkan menunjukkan pola berulang dengan teknik yang semakin kompleks.
“Ketika ruang seleksi dimasuki strategi manipulatif yang disiapkan secara sistematis, persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran ujian, tetapi menyangkut fondasi etika pendidikan,” kata dia.
Dengan jumlah peserta mencapai 871.496 orang yang memperebutkan sekitar 260.000 kursi di perguruan tinggi negeri, Puan menekankan pentingnya menjaga prinsip meritokrasi.
Ia mengatakan, setiap bentuk kecurangan dapat merusak kepercayaan terhadap sistem seleksi berbasis kemampuan.
“Setiap bentuk kecurangan merusak kepercayaan terhadap mekanisme seleksi berbasis kemampuan dan usaha yang adil,” ujarnya.
Puan juga mendorong pemerintah dan panitia pelaksana untuk memperkuat sistem pengawasan serta melakukan adaptasi teknologi guna menutup celah kecurangan.
“Setiap celah harus menjadi bahan koreksi sistematis dalam desain seleksi berikutnya,” ucap dia.
Menurut Puan, keberhasilan sistem seleksi tidak hanya diukur dari jumlah pelanggaran yang berhasil diungkap, tetapi juga dari kemampuan negara dalam mencegah terjadinya kecurangan.
Ia menambahkan, fenomena ini turut mencerminkan tekanan sosial terhadap hasil pendidikan, sehingga perlu penanganan yang lebih komprehensif.
“Persoalan ini juga terkait bagaimana sistem pendidikan membentuk nilai kejujuran, usaha, dan makna kompetisi,” tutur dia.
Puan menegaskan, budaya kejujuran harus dibangun sejak dini dalam sistem pendidikan.
“Kejujuran akademik tidak bisa dibentuk hanya di ruang ujian, tetapi harus menjadi bagian dari proses pendidikan sejak awal,” kata dia. (r5/rdn)
