Scroll untuk baca artikel
HeadlinePar-Pol

Puan Tak Tahan Tangis, Minta Maaf Ada Kader Partai Tak Beretika dan Langgar Konstitusi

×

Puan Tak Tahan Tangis, Minta Maaf Ada Kader Partai Tak Beretika dan Langgar Konstitusi

Sebarkan artikel ini
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani saat membacakan rekomendasi Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Minggu (26/5/2024).

Suarapena.com, JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani dalam penutupan Rakernas V yang di gelar di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, menangis saat membacakan rekomendasi partai.

Puan menyampaikan permintaan maaf  kepada seluruh rakyat Indonesia atas perilaku kader partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik dan melanggar konstitusi.

Advertisement
Scroll ke bawah untuk lihat konten

“Sehubungan dengan adanya perilaku kader partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai, serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi, rakernas v partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia,” ucap Puan sambil sesekali mengusap air mata dipipinya, Minggu (26/5/2024).

Berita Terkait:  Kasus Narkoba Jerat Petinggi Polri, Puan: Jadikan Momen Bersih-bersih

Puan juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memilih Ganjar dan Mahfud dalam Pilpres kemarin. Terlebih, rakyat masih memercayakan PDIP sebagai partai pemenang pemilu 2024, dalam hal ini Pileg.

Berita Terkait:  Puan Minta Pemerintah Gratiskan Vaksin Booster untuk Masyarakat

“Rakernas V Partai mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo dan Prof. Mahfud MD, dan PDI Perjuangan masih dipercaya rakyat memenangkan Pemilu Legislatif tiga kali berturut-turut,” ungkap Puan yang langsung disambut riuh tepuk tangan dari peserta Rakernas.

Salah satu rekomendasi Rakernas V PDIP, yakni mendorong seluruh elemen bangsa untuk menjaga dan mewujudkan cita-cita reformasi, khususnya pelembagaan demokrasi yang berkedaulatan rakyat, pemberantasan KKN, penguatan pers dan Masyarakat sipil, supremasi hukum, pelembagaan partai politik, penyelenggaraan pemilu yang jurdil, dan menempatkan TNI-Polri agar semakin professional dan memiliki kedudukan yang setara sesuai dengan Marwah dan Sejarah pembentukannya, tugas, fungsi dan kewenangannya sesuai dengan UUD NRI tahun 1945. (r5/bo)