Suarapena.com, BEKASI – Anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi Golkar, Sarwin Edi Saputra, menggelar Reses III Tahun 2025 di wilayah RW 07, Kelurahan Bantar Gebang, Minggu (9/11/2025).
Kegiatan ini menjadi wadah penting bagi warga untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada wakil rakyat mereka, mulai dari kebutuhan Penerangan Jalan Umum (PJU), pemasangan CCTV, hingga penyediaan wifi gratis yang kini tengah menjadi sorotan publik.
Dalam dialog yang berlangsung hangat, sejumlah warga mempertanyakan kabar pencabutan program wifi gratis oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi yang dinilai merugikan masyarakat, terutama di wilayah padat penduduk.
Menanggapi hal tersebut, Sarwin yang juga duduk di Komisi I DPRD Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti persoalan itu.
“Kami juga kaget, tiba-tiba program wifi gratis dicabut. Kami akan segera memanggil Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk meminta penjelasan resmi,” ujar Sarwin di hadapan warga.
Ia menjelaskan, dari informasi awal, pencabutan wifi disebut berkaitan dengan adanya program anggaran Rp 100 juta per RW. Namun, menurutnya, hal itu perlu diklarifikasi lebih lanjut agar masyarakat mendapat kepastian.
“Manfaat wifi gratis sangat besar, terutama bagi pelajar dan pelaku UMKM. Jadi, kami akan perjuangkan agar kebijakan ini tidak merugikan warga,” tegas Sarwin yang juga Ketua Fraksi Golkar.
Selain persoalan tadi, Sarwin juga menyoroti kondisi infrastruktur dan layanan sosial di Kecamatan Bantar Gebang yang terdampak langsung oleh keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang. Ia mengapresiasi dukungan dana kompensasi dari DKI Jakarta, namun menilai masih ada kesenjangan pembangunan.
“Beberapa wilayah memang relatif baik karena dana kompensasi, tapi masih ada kelurahan yang tertinggal. Nilai kompensasi dan BLT berbeda, dan ini perlu evaluasi,” ungkapnya.
Dalam sesi dialog, warga juga menyampaikan kebutuhan peningkatan layanan publik seperti kenaikan BLT, penambahan sekolah negeri, dan pembangunan rumah sakit bertipe lebih tinggi.
“Saat ini RSUD Bantar Gebang masih bertipe D, sementara masyarakat di sini sangat membutuhkan fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Apalagi mereka hidup berdampingan langsung dengan TPA dan TPST Sumur Batu,” kata Sarwin menutup pertemuan.
Reses tersebut berlangsung penuh antusiasme. Warga berharap aspirasi yang telah disampaikan dapat segera ditindaklanjuti, terutama terkait konektivitas digital dan peningkatan kualitas layanan publik di wilayah Bantar Gebang. (sp/pr)
