Suarapena.com, JAKARTA – Gelombang aksi unjuk rasa dari mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat yang menolak besarnya gaji dan tunjangan anggota DPR RI semakin meluas di sejumlah daerah. Tekanan publik yang menggema dalam beberapa hari terakhir akhirnya memaksa parlemen mengambil langkah serius.
Delapan fraksi DPR RI secara tegas menyatakan kesiapannya untuk mengevaluasi, bahkan menghentikan pemberian tunjangan perumahan dan fasilitas lain yang dianggap melukai rasa keadilan rakyat.
Ketua Fraksi Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono, menyampaikan permohonan maaf atas ketidakpuasan masyarakat dan menegaskan komitmennya untuk meninjau ulang berbagai tunjangan yang dianggap berlebihan.
“Kami siap menghentikan tunjangan yang mencederai kepercayaan rakyat. Ini momentum penting untuk memperbaiki kinerja dan merespons aspirasi masyarakat dengan tulus,” ujarnya, Senin (1/9/2025).
Fraksi Golkar melalui Muhammad Sarmuji juga menyambut baik evaluasi ini sebagai langkah refleksi diri bagi anggota DPR. “Kita harus menjaga kepatutan dalam bersikap dan berperilaku. Evaluasi tunjangan adalah bagian dari upaya itu,” tegasnya.
Sementara itu, PDI Perjuangan menyoroti nilai etik dalam pemberian tunjangan. Said Abdullah menyatakan, “Tunjangan berlebih justru menodai nilai politik yang harus mengedepankan empati dan simpati kepada rakyat.”
Ketua Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, menambahkan bahwa evaluasi tunjangan harus diiringi peningkatan kinerja legislatif agar DPR benar-benar menjadi wakil rakyat yang efektif dan bertanggung jawab.
PKS juga ambil bagian dalam gelombang perubahan. Sekjen M Kholid menyatakan dukungan penuh untuk meniadakan tunjangan rumah dinas sebagai bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk pengelolaan APBN yang lebih efisien dan pro-rakyat. PKS pun mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset guna memperkuat pemberantasan korupsi.
Fraksi NasDem yang diwakili Ahmad Sahroni menyatakan dukungan penuh terhadap evaluasi total tunjangan. “Semua gaji dan tunjangan saya sudah saya kembalikan ke masyarakat sejak lama,” ujarnya sebelum resmi dinonaktifkan dari DPR per 1 September 2025.
Fraksi PAN pun tidak ketinggalan. Putri Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya kesederhanaan sebagai sikap dasar anggota DPR dalam menjalankan tugasnya dan siap mengikuti proses evaluasi secara transparan.
Terakhir, Partai Demokrat melalui Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyerukan agar tunjangan DPR dibatalkan demi memprioritaskan kebutuhan rakyat. “Kami mohon maaf jika kinerja kami belum mencerminkan harapan rakyat,” katanya.
Gelombang perubahan di DPR RI ini menjadi sinyal kuat bahwa tuntutan rakyat untuk keadilan dan transparansi anggaran mulai didengar. Kini, publik menantikan langkah konkret dari para wakilnya demi membangun kepercayaan yang selama ini meredup. (r5/rdn)
