Suarapena.com, JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan sikapnya bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkada) harus tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Penegasan ini disampaikan menyusul kembali menguatnya wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
PDIP menilai Pilkada langsung merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sekaligus sarana kontrol sosial masyarakat terhadap pemimpin daerah. Melalui mekanisme tersebut, rakyat memiliki hak penuh untuk menentukan pemimpinnya secara demokratis.
“Pilkada langsung mengandung aspek kedaulatan rakyat yang tidak bisa dihilangkan. Rakyatlah yang menentukan siapa pemimpinnya,” kata Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto usai acara Rakernas PDIP di Ancol, Jakarta Utara, Senin (12/1/2026).
Menurut Hasto, pelaksanaan Pilkada langsung juga sejalan dengan semangat reformasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi. Mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi tidak langsung dinilai berpotensi menggerus nilai-nilai tersebut.
Meski demikian, Hasto mengakui bahwa pelaksanaan Pilkada langsung masih menyisakan sejumlah persoalan, seperti tingginya biaya politik dan potensi konflik di masyarakat. Namun, kekurangan itu seharusnya menjadi dasar untuk melakukan perbaikan sistem, bukan justru menghilangkan hak politik rakyat.
“Jika terdapat kekurangan, maka yang perlu dilakukan adalah memperbaiki pelaksanaannya, bukan mengganti mekanisme yang telah menjamin bekerjanya kedaulatan rakyat,” lanjut Hasto.
Hasto pun menegaskan bahwa salah satu pesan utama reformasi adalah menjaga suara rakyat dan memastikan kedaulatan tetap berada di tangan masyarakat. Oleh karena itu, keberlanjutan Pilkada langsung dinilai penting untuk menjaga kualitas demokrasi di tingkat daerah. (sp/pr)
