Suarapena.com, BANDUNG – Warga Kota Bandung akan segera menikmati layanan sosial satu pintu yang praktis dan terintegrasi bernama Soca (social command center). Layanan ini akan diluncurkan pertengahan Oktober mendatang, seperti diungkapkan oleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung, Soni Bakhtiar, pada Selasa (26/9/2023).
Menurut Soni, saat ini masyarakat masih mendapatkan layanan sosial secara terpisah-pisah. Dengan adanya Soca, diharapkan angka kemiskinan di Kota Bandung bisa turun sesuai dengan target RPJMD. Apalagi ada kerjasama antara Pemkot Bandung dengan berbagai pihak yang memiliki potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
“Ada kesenjangan yang cukup besar antara anggaran, intervensi, dan program yang ada. Bantuan dari APBN dan APBD belum mencukupi, maka kami mencoba untuk menggandeng Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS),” jelas Soni.
Dia menyatakan, potensi LKS sangat besar. Di Bandung ada 300 LKS dengan rata-rata memiliki anggaran sebesar Rp5 miliar.
“Mereka menghimpun uang dan barang dari masyarakat. Kalau kita hitung, potensinya bisa Rp1,5 triliun,” paparnya.
Oleh karena itu, pihaknya akan berkolaborasi dengan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) agar dana yang dikelola oleh LKS tersebut bisa dialokasikan kepada sasaran yang sudah terdaftar di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Kami akan melengkapi data by name dan by address. Sehingga intervensi yang diberikan akan tepat sasaran,” katanya.
Pasalnya, dia mengaku ada beberapa data yang masih inclusion dan exclusion error. Artinya ada yang seharusnya mendapatkan bantuan, tapi ternyata tidak mendapatkan.
Apalagi kondisi masyarakat terkait masalah sosial saat ini mengalami peningkatan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
“PPKS itu ada 26 jenis. Kemiskinan hanya salah satu jenisnya. Tahun 2022 ada 330.341 KK yang menjadi PPKS. Sedangkan tahun 2023 ada 330.573 KK menjadi PPKS,” ucap Soni.
Dia mengatakan, dari 330.573 KK, yang terlayani perlindungan dan jaminan sosialnya baru mencapai 96.000 KK.
“Padahal target indeks kesejahteraan masyarakat Kota Bandung itu 0,50. Namun, capaiannya baru di 0,48,” tambahnya.
Menyikapi hal tersebut, Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono menyampaikan, data DTKS kota, provinsi, dan pusat harus disinkronkan. Apalagi sebagai pelaksana layanan di kota, datanya harus akurat dan terkini.
“Data benar atau salah itu tergantung pada kita sebagai pemerintah kota. Saya punya harapan yang perlu kita bahas bersama. Apapun bentuk dari pengambilan keputusan, datanya cuma satu. Sehingga tidak ada kebingungan di masyarakat,” ujar Bambang.
Dia juga mengapresiasi inovasi Soca milik Dinsos yang akan dirilis bulan depan. Menurutnya, layanan sosial satu pintu akan sangat membantu pemerintah dalam melayani masyarakat.
“Kalau masyarakat bisa akses ini dan masif diberikan kepada wilayah, ini akan sangat memudahkan posisi kita di tengah masyarakat,” katanya.
“Kita konsistenkan data tersebut. Harus ada pengelola khusus. Ini menjadi inovasi baru. Kita coba evaluasi terus sambil berjalan. Ini akan menjadi sangat penting untuk masyarakat,” tutupnya. (din)
