SUARAPENA.COM – Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan bahaya politik Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA) pasca pelaksanan Pemilu. Menurutnya, isu SARA bisa menimbulkan perpecahan bahkan pasca pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu).
“Fokus Bawaslu ada dua hal, yaitu yang menjadi bahaya besar politik uang dan politisasi SARA,” kata Ratna Dewi usai hadiri kegiatan sosialisasi pengawas pemilu partisipastif bagi kaum perempuan dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019, di Hotel Amarosa, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (26/2/2019).
Ia menjelaskan, dua hal ini menjadi sangat penting dilihat dari dampak yang terjadi pada pelaksanaan Pemilu bahkan setelah Pemilu usai dilaksanakan. Politik uang dinilainya dapat menurunkan kualitas pelaksanaan Pemilu.
“Politik uang bisa menurunkan kualitas Pemilu. Politisasi SARA juga selain menurunkan kualitas Pemilu juga dikhawatirkan bisa menjadi pembelahan di masyarakat kita, pasca Pemilu,” kata Ratna Dewi.
Ratna Dewi mengatakan, akhir-akhir ini kampanye diwarnai banyak hal dengan kejadian yang sebelumnya tidak ia duga. Salah satu contoh adalah tentang viral pembawa pesan, intimidasi dan penghinaan, atau indikasi unsur ujaran kebencian. Yang disayangkannya adalah, orang yang terkait dalam kasu penyebaran hoax atau ujaran kebencian adalah kaum perempuan.
“Ternyata perempuan bisa jadi objek, dan sekaligus diarahkan menjadi subjek pelaku. Jangan-jangan perempuan tidak tahu bahwa apa yang dia lakukan itu berpotensi pada sanksi pidana,” sesal Ratna Dewi Pettalolo.
Melihat kondisi tersebut, Ratna Dewi mengingatkan pentingnya gerakan sosialisasi kepada kaum perempuan. Apalagi, jumlah pemililh dari kaum perempuan mencapai lebih dari 50 persen dalam pelaksanaan Pemilu 2019.
Mantan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2010-2017 ini juga mengajak kaum perempuan menjadi pemantau sekaligus pemilih cerdas Pemilu 2019. Kaum perempuan harus berani ikut melakukan pelaporan pada pelanggaran pelaksanaan kampanye.
“Kalau takut melaporkan akan menjadi bagian yang tidak membuka ruang perbaikan. Kita punya tanggung jawab yg sama semua untuk menjaga Pemilu aman, jujur, dan adil. Dan berharap pemilu serentak jadi bagian penting ketatanegaraan yang berlangsung dengan baik,” pungkas Ratna Dewi. (sng)
