SUARAPENA.COM – Masa jabatan beberapa kepala daerah akan berakhir di tahun ini. Kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya yaitu Kabupaten Bekasi pada 22 Mei 2022, lalu Kota Cimahi pada 22 Oktober 2022, dan Kota Tasikmalaya 14 November 2022.
Lantaran itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah mengusulkan tiga nama ke Kementerian Dalam Negeri untuk mengisi jabatan kepala daerah yang kosong akibat masa jabatannya segera berakhir.
“Kami sudah mengusulkan untuk penjabat (Pj) bupati/wali kota di tiga wilayah yang akan habis tahun ini, Keputusan akhir dari Kemendagri belum kami terima,” ujar pria yang akrab disapa Kang Emil dalam keterangan tertulis, Rabu (11/5/2022).
Menurut Kang Emil, dalam menentukan Penjabat selalu ada kriteria khusus dari Kemendagri.
Ia mencontohkan pada waktu Pilkada 2020 lalu di Kabupaten Sukabumi, pihaknya sudah mengusulkan penjabat, namun diputuskan direktur dari Kemendagri.
“Selalu ada kriteria jabatan tinggi pratama (kepala dinas) atau level direktur di kementerian/lembaga. Jadi yang penjabat itu tidak harus selalu dari eselon di sini (Pemdaprov Jabar),” katanya.
Sesuai aturan penjabat walikota atau bupati, penjabat akan diberikan waktu selama satu tahun.
Apabila selama satu tahun kinerja sesuai dengan prosedur, maka akan dilanjutkan. Jika tak sesuai, maka akan di evaluasi.
“Kemarin sudah di klarifikasi PJ itu hanya satu tahun, penjabat walikota/bupati/gubernur maksimal satu tahun setelah itu akan di evaluasi.
Bisa dilanjutkan bisa tidak. Jadi tidak serta merta kalau sudah akan full time sampai dua sampai tiga tahun,” tuturnya.
Lebih lanjut, Kang Emil pun mengharapkan agar pemerintah pusat lebih komunikatif lagi dalam melibatkan peran legislatif dari tiap daerah.
Ia menilai para penjabat yang akan menjabat pasti berkecimpung di dunia politik.
“Kuncinya dikomunikasikan saja, kemarin juga ada masukan dari DPRD merasa tidak dilibatkan. Saya kira (Pelibatan DPRD) itu bagus, karena nanti para penjabat ini harus berinteraksi politik, nah jadi akseptabilitasnya penting,” jelasnya.
“Saya menyetujui kalau ada sebuah prosedur yang melalui masukan dari dewan, sehingga lebih kondusif,” tambah Kang Emil. (Bo/Hm/cr03)
