Scroll untuk baca artikel

Par-Pol

Ada Keterlambatan Jemputan dan Catering, Masyarik Harus Minta Maaf kepada Jamaah Haji Indonesia

×

Ada Keterlambatan Jemputan dan Catering, Masyarik Harus Minta Maaf kepada Jamaah Haji Indonesia

Sebarkan artikel ini
Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi
Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi

Suarapena.com, JAKARTA – Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi menyatakan, masyarik yang bekerja sama dengan Kementerian Agama RI harus menyampaikan permohonan maaf kepada jamaah haji Indonesia. Dikarenakan sejumlah insiden kejadian keterlambatan penjemputan di Muzdalifah dan keterlambatan makanan catering.

“Dari hasil evaluasi kita, memang ada beberapa titik yang mengalami hambatan dalam pelayanan Jamaah Haji. Kita inginkan agar para masyarik ini menyampaikan permohonan maaf mereka atas sejumlah insiden yang terjadi. Kemudian, mereka harus meningkatkan rasa tanggung jawab mereka terhadap pelayanan sesuai ikatan kontrak dengan Kemenag, mereka (masyarik) tentu harus melayani Jamaah Haji dan juga tentu harus menjaga kemuliaan pemerintah Arab Saudi,” ujar Ashabul di Mekkah, Arab Saudi, Jumat (30/6/2023).

Advertisement

Scroll untuk terus membaca

Legislator Dapil Sulsel I ini mengapresiasi Pemerintah Indonesia yang telah menyampaikan permintaan maafnya kepada jamaah haji, tapi seharusnya masyarik ini yang lebih dulu menyampaikan permintaan maafnya kepada jemaah haji Indonesia atas kebijakan yang tidak maksimal atas layanan yang diberikan kepada para jamaah Haji.

Berita Terkait:  Arab Saudi Buka 1 Juta Kuota Haji, Calhaj Indonesia Bisa Berangkat

“Indonesia yang minta maaf kepada jamaah kita apresiasi. Tapi seharusnya mereka (masyarik) yang harus minta maaf kepada Indonesia. Kemudian kita juga akan meminta pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara haji melakukan koordinasi dan evaluasi bersama pemerintah Arab Saudi, dengan harapan penyelenggaraan haji ke depan jadi lebih baik,” tukas Ashabul.

Berita Terkait:  Komit Atasi Banjir Subang, Kang Maman: Kita Serius Cari Solusi

Selain itu, Politisi F-PAN ini juga meminta, ada semacam evaluasi masyarik yang tidak memenuhi kewajiban pelayanan Haji daripada Jamaah Indonesia. “Kita minta agar syarikah-syarikah yang merekrut para Masyarik, harus memberikan semacam sanksi. Paling tidak, mungkin tahun -tahun ke depan mereka tidak akan lagi digunakan sebagai salah satu masyarik yang bekerjasama dengan kita,” terang Ashabul. (jk/aha)

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Suarapena.com | Suara Pena Mata Hati Bangsa

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca