Suarapena.com, JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyoroti mekanisme pengadaan koper jemaah haji yang dinilai masih menyisakan persoalan, terutama terkait distribusi.
Dalam rapat kerja bersama Menteri Haji dan Umrah, Selasa (14/4/2026), Selly mengingatkan agar pengadaan koper tidak menjadi ajang “permainan” pihak tertentu, termasuk maskapai penerbangan.
“Koper itu jangan lagi jadi permainan. Ini urusan jemaah. Kenapa harus maskapai yang melakukan pengadaan koper haji? Tahun depan kenapa bukan kementerian saja yang mengelola,” ujar Selly.
Ia mengusulkan agar ke depan pengadaan koper dilakukan langsung oleh Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia. Menurutnya, langkah tersebut dapat membuat distribusi lebih terkontrol karena bisa dilakukan secara berjenjang melalui kantor wilayah hingga tingkat kabupaten/kota.
Selain itu, Selly juga menyoroti distribusi seragam petugas haji yang dilaporkan belum merata. Ia mempertanyakan koordinasi antar pihak agar kebutuhan petugas di lapangan tidak terganggu.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Haji dan Umrah, M. Irfan Yusuf, menyatakan pihaknya telah memberikan peringatan kepada maskapai terkait keterlambatan distribusi koper.
“Kami sudah mengirimkan surat peringatan dan tengah menyiapkan mekanisme sanksi atas keterlambatan ini,” kata Irfan.
Ia menjelaskan, hingga saat ini distribusi koper belum sepenuhnya merata. Saudi Arabian Airlines telah mendistribusikan sekitar 74,1 persen koper jemaah, sementara Garuda Indonesia baru mencapai 50,8 persen.
Pemerintah menargetkan distribusi koper selesai paling lambat 17 April 2026. Hal itu dilakukan agar seluruh jemaah telah menerima perlengkapan sebelum keberangkatan.
Untuk mempercepat proses, pemerintah juga menurunkan tim asistensi guna memantau distribusi di lapangan, termasuk meninjau sejumlah titik yang mengalami kendala.
“Kami pastikan paling lambat 17 April koper sudah diterima jemaah,” ujar Irfan. (r5/rdn)
