Suarapena.com, JAKARTA – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Puadi, menegaskan pentingnya koordinasi yang solid antara Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di seluruh provinsi dan kabupaten/kota Indonesia.
Hal ini diungkapkan Puadi dalam Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu se-Jawa Timur beberapa waktu lalu di Surabaya.
Puadi mengingatkan bahwa masa tenang, pemungutan suara, hingga penghitungan suara merupakan tahapan yang sangat rentan terhadap pelanggaran, terutama dalam hal politik uang.
“Biasanya ada oknum-oknum yang mencoba mempengaruhi pemilih dengan berbagai cara, salah satunya melalui pemberian uang,” ungkap Puadi.
Menurutnya, meskipun Provinsi Jawa Timur hanya berada dalam kategori rawan pelanggaran, hal itu tidak boleh membuat pengawasan menjadi kendur. Setiap jajaran pengawas harus tetap melakukan pemantauan ketat dan memastikan tidak ada potensi pelanggaran yang terlewat.
Puadi juga menekankan agar para pengawas tidak terlena dengan angka-angka atau data di Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).
“Pengawasan harus tetap ketat dan tidak boleh kendur sampai tahapan pemilu selesai,” tambahnya.
Lebih lanjut, Puadi juga memberikan apresiasi atas peran aktif kejaksaan dan kepolisian dalam Sentra Gakkumdu, yang turut melengkapi kekurangan Bawaslu dalam hal kewenangan, seperti penggeledahan dan pemaksaan.
“Kehadiran mereka sangat penting dalam menegakkan keadilan pemilu,” jelasnya.
Puadi mengingatkan semua pihak untuk menjaga integritas dan netralitas dalam menjalankan tugas.
“Sentra Gakkumdu harus tetap solid dan menjalankan tugas sesuai dengan prinsip dan aturan yang berlaku,” tutupnya.
Dengan pengawasan yang intensif dan koordinasi yang baik, Bawaslu berharap pelaksanaan Pemilu 2024 bisa berlangsung jujur, adil, dan bebas dari praktik-praktik yang merusak integritas demokrasi. (r5/pr)
