Suarapena.com, FLORES – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan delapan langkah strategis untuk mempercepat penanganan darurat pascagempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan arahan tersebut dalam rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Kantor Bupati Manggarai Barat, NTT, Minggu (16/8/2026).
Delapan langkah tersebut meliputi penetapan status darurat, pembentukan posko terpadu, penguatan operasi pencarian dan pertolongan (SAR), pemenuhan logistik, pemulihan layanan dasar, hingga penyediaan informasi publik secara berkala.
Suharyanto meminta pemerintah daerah di enam kabupaten terdampak parah serta Pemerintah Provinsi NTT segera menetapkan status darurat secara resmi.
Menurut dia, status tersebut diperlukan sebagai dasar hukum bagi pemerintah pusat untuk mengerahkan dukungan anggaran, bantuan teknis, personel, dan peralatan ke wilayah terdampak.
“Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian/lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya bisa membantu secara maksimal,” kata Suharyanto.
Setelah status darurat ditetapkan, pemerintah daerah diminta segera membentuk posko penanganan bencana di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi.
Unsur TNI dan Polri akan dioptimalkan dalam struktur komando satgas. Langkah ini dilakukan agar pergerakan tim, penanganan pengungsi, serta distribusi bantuan dapat dikoordinasikan dalam satu komando.
BNPB juga membentuk dua titik posko untuk memperkuat penanganan di Pulau Flores.
Posko Utama Pendampingan Nasional ditempatkan di Labuan Bajo, sedangkan Posko Taktis dibentuk di Maumere. Posko di Maumere akan mendukung penanganan di Kabupaten Sikka, Nagekeo, dan Ngada.
“Kami membentuk Posko Nasional Pendampingan Provinsi yang pertama pusatnya di sini, di Labuan Bajo. Kemudian karena luas wilayah, kami juga membuka Posko di Maumere untuk melayani Sikka, Nagekeo, dan Ngada,” ujar Suharyanto.
Menurut dia, pembagian dua titik operasi tersebut diharapkan dapat mempercepat jangkauan bantuan ke wilayah Flores bagian barat maupun timur.
Untuk mengantisipasi kebutuhan bantuan dari luar daerah, BNPB membuka Posko Logistik Nasional di Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Posko tersebut menjadi tempat pengumpulan bantuan dari kementerian/lembaga, BUMN, swasta, maupun masyarakat sebelum dikirimkan ke Flores.
Bantuan dari Jakarta nantinya dapat disalurkan melalui Labuan Bajo maupun Maumere.
“Masyarakat atau pihak yang ingin membantu, semuanya bisa melalui Posko Nasional yang sekarang sudah berdiri di Halim Perdanakusuma. Nanti dari Halim masuk ke Labuan Bajo, bisa juga masuk ke Maumere,” kata Suharyanto.
Di sisi lain, aspek keselamatan warga menjadi prioritas dalam penanganan darurat. Suharyanto meminta Basarnas memimpin operasi pencarian dan pertolongan dengan melibatkan TNI, Polri, serta relawan.
Penyisiran akan terus dilakukan untuk memastikan tidak ada korban yang masih terjebak maupun hilang di lokasi terdampak.
“Kami mohon Kepala Basarnas sesuai undang-undang memimpin langsung proses pencarian pertolongan. Mohon unsur TNI-Polri dan relawan bergabung di bawah kepemimpinan Kabasarnas,” ujarnya.
BNPB menargetkan sejumlah layanan dasar, seperti listrik, air bersih, bahan bakar minyak (BBM), dan komunikasi, dapat kembali berfungsi secara terbatas dalam waktu tujuh hari.
Suharyanto juga meminta pendataan kerusakan rumah dilakukan secara bersamaan dengan masa tanggap darurat. Pemerintah daerah tidak perlu menunggu masa tanggap darurat berakhir untuk mulai melakukan pendataan.
Langkah tersebut diperlukan agar pembangunan hunian sementara (Huntara) maupun perbaikan rumah warga dapat segera dilakukan.
“Saya mohon tidak usah menunggu sampai tanggap darurat selesai. Silakan mulai didata secara paralel. Begitu sudah jelas, segera kita tetapkan pembangunan, jangan sampai pendataan sekali lagi berlarut-larut,” katanya.
Untuk menjangkau wilayah yang terisolasi, BNPB juga mengoordinasikan pengerahan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan sarana transportasi milik sejumlah lembaga.
TNI mengerahkan empat helikopter dan kapal laut. Sementara Basarnas menyiapkan kapal dan pesawat. BNPB turut mengerahkan dua pesawat sayap lebar dan satu helikopter.
Seluruh armada tersebut akan diprioritaskan untuk mengangkut dan mendistribusikan kebutuhan pengungsi, termasuk bahan pangan, selimut, dan tenda.
“Alutsista ini kita fokuskan untuk pendistribusian logistik,” ujar Suharyanto.
Untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat, BNPB juga mengoperasikan Media Center resmi di lokasi penanganan bencana.
Media Center tersebut akan menggelar press briefing setiap hari pada pukul 17.00 WITA.
Informasi mengenai perkembangan penanganan, termasuk pembaruan data korban dan dampak bencana, akan disampaikan secara berkala. (sp/pr)
