Suarapena.com, JAKARTA – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah bergerak cepat memulihkan layanan pendidikan setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8/2026) dini hari.
Hetifah menilai kerusakan fasilitas pendidikan harus segera ditangani agar anak-anak di wilayah terdampak tetap dapat memperoleh hak untuk belajar.
Menurut dia, pemerintah tidak cukup hanya berfokus pada perbaikan bangunan sekolah. Di tengah situasi darurat, kebutuhan belajar anak-anak juga harus segera dipenuhi, terutama bagi mereka yang berada di lokasi pengungsian.
“Kerusakan sekolah harus segera dipetakan secara menyeluruh, termasuk kondisi bangunan, sarana pembelajaran, guru, dan peserta didik. Data yang akurat sangat penting agar penanganan tidak terlambat dan bantuan dapat diberikan sesuai kebutuhan,” ujar Hetifah dalam keterangannya, Minggu (16/8/2026).
Saat ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) masih melakukan pemetaan, verifikasi lapangan, dan asesmen terhadap sekolah serta peserta didik yang terdampak bencana.
Hetifah meminta proses tersebut dilakukan secara cepat dan akurat. Data mengenai jumlah sekolah yang rusak, tingkat kerusakan, jumlah guru dan siswa terdampak, hingga kebutuhan fasilitas pendidikan darurat harus segera dihimpun dan diperbarui.
Ia mengatakan, data tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk menentukan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi secara tepat sasaran.
Komisi X DPR RI pun mendorong Kemendikdasmen mempercepat perbaikan sekolah yang mengalami kerusakan.
Namun, Hetifah mengingatkan agar pemerintah tidak menunggu seluruh proses pembangunan selesai untuk kembali menghadirkan kegiatan belajar mengajar.
Menurut Hetifah, pemerintah perlu menyediakan ruang kelas darurat, perlengkapan belajar, serta ruang bermain bagi anak-anak yang terdampak gempa.
Dukungan psikososial juga dinilai penting untuk membantu anak-anak menghadapi dampak bencana.
“Akses pendidikan tidak boleh terputus karena sekolah rusak atau lokasinya jauh dari tempat pengungsian. Anak-anak tetap harus mendapatkan ruang yang aman untuk belajar dan bermain selama proses pemulihan berlangsung,” tegasnya.
Karena itu, Hetifah meminta Kemendikdasmen memiliki skema dan anggaran khusus untuk penyediaan sekolah atau ruang belajar darurat di daerah yang terdampak bencana.
Menurutnya, skema khusus diperlukan agar pemerintah dapat merespons kebutuhan pendidikan secara cepat tanpa terkendala proses penganggaran yang panjang.
Hetifah juga mengingatkan bahwa program pemulihan satuan pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh.
Perbaikan gedung sekolah, kata dia, perlu diikuti dengan pemenuhan meja dan kursi, perangkat pembelajaran, fasilitas pendukung, serta kebutuhan siswa dan warga sekolah lainnya.
“Kita jangan hanya membangun kembali bangunan sekolahnya. Perangkat pembelajaran dan kebutuhan siswa juga harus dipastikan tersedia. Karena itu, kami mendorong pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk seluruh kebutuhan pemulihan pendidikan,” kata Hetifah.
Ia juga meminta pemerintah memastikan data kerusakan sektor pendidikan di NTT terintegrasi dan terus diperbarui berdasarkan hasil verifikasi lapangan.
Data tersebut meliputi jumlah sekolah yang rusak, tingkat kerusakan, jumlah peserta didik dan guru terdampak, serta kebutuhan rehabilitasi dan fasilitas pendidikan darurat.
Hetifah memastikan Komisi X DPR RI akan terus mengawal pemulihan pendidikan di NTT bersama pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.
Ia menegaskan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam penanganan bencana. Namun, keberlanjutan pendidikan anak-anak juga tidak boleh diabaikan.
“Percepatan pemulihan pendidikan sangat penting agar proses belajar mengajar dapat kembali berjalan normal. Jangan sampai bencana menimbulkan gangguan pendidikan yang berkepanjangan dan membuat anak-anak kehilangan hak belajarnya,” ujar Hetifah.
“Negara harus hadir memastikan mereka tetap dapat belajar dalam kondisi yang aman, layak, dan bermartabat,” lanjut dia. (r5/rdn)
