Suarapena.com, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengkritik kebijakan baru Pemerintah yang mewajibkan nelayan menggunakan aplikasi untuk membeli solar bersubsidi.
Ia mengatakan kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kriteria penerima manfaat dan dapat merugikan nelayan.
Ia juga menyarankan Pemerintah untuk membuat kebijakan alternatif dan melakukan sosialisasi yang baik.
“Penting untuk dipahami bahwa perubahan kebijakan yang signifikan seperti ini dapat memiliki dampak pada nelayan dan mata pencaharian mereka,” kata Johan dalam keterangan tertulis, Jumat (27/10/2023).
Menurut Johan, banyak nelayan yang mengeluhkan kebijakan penggunaan aplikasi untuk pembelian solar bersubsidi.
Sebagai contoh, di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, para nelayan merasa kesulitan mengakses aplikasi melalui ponsel pintar.
Beberapa alasan yang dikemukakan adalah buta huruf, tidak memiliki gawai, atau tidak memiliki koneksi internet.
Johan menilai kebijakan tersebut kurang mempertimbangkan kriteria penerima manfaat, yaitu nelayan yang tinggal di daerah pesisir dan sudah terbiasa menggunakan cara konvensional dalam membeli solar.
Ia khawatir kebijakan tersebut akan menghambat penyerapan subsidi solar bagi para nelayan.
“Kebijakan ini juga akan menambah beban finansial bagi nelayan yang pendapatannya harian dari menangkap ikan. Tidak semua masyarakat menganggap penggunaan internet merupakan prioritas. Ini harusnya juga jadi pertimbangan,” ujarnya.
Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu mengusulkan Pemerintah untuk membuat kebijakan alternatif, misalnya dengan masih memperbolehkan pembayaran tunai untuk pembelian solar bersubsidi bagi nelayan yang tidak bisa mengakses aplikasi.
Ia juga meminta Pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang komprehensif dan berkesinambungan kepada para nelayan.
“Perlu dipastikan bahwa mereka memahami persyaratan dan prosedur yang harus diikuti. Jangan sampai kebijakan ini justru mempersulit rakyat,” tuturnya.
Di sisi lain, Johan mengingatkan Pemerintah agar memahami kebutuhan dan harapan masyarakat yang menjadi target program atau kebijakan. Ia mengatakan, kebijakan Pemerintah dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Memahami kriteria masyarakat adalah kunci sukses dalam merancang program yang dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi mereka. Saya memahami Pemerintah ingin membawa masyarakat kita semakin lebih maju. Tapi tidak bisa dipaksakan juga apabila mereka belum bisa beradaptasi dengan cepat. Diperlukan waktu untuk penyesuaian,” ungkapnya. (r5/gal)
